PUBLIKAINDONESIA.COM, BARITO KUALA – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sektor swasta pun mulai bergerak lebih aktif membangun kolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah munculnya titik api sejak dini.
Komitmen tersebut ditunjukkan PT Putra Bangun Bersama (PBB), anak perusahaan Julong Group, dengan menggelar Apel Siaga dan Simulasi Tanggap Darurat Karhutla di wilayah operasional perusahaan, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Kapolres Batola AKBP Susilawati, Kapolres Tapin Weldy Rozika, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalimantan Selatan Suparmi.
Tak hanya mengecek kesiapan personel dan perlengkapan pemadam, perusahaan juga menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) Bakumpai serta enam desa di sekitar area operasional, yakni Desa Sungai Salai Hilir, Desa Sinar Baru, Sungai Rasau, Simpang Nungki di Kabupaten Barito Kuala, serta Desa Sungai Salai dan Kaladan di Kabupaten Tapin.
Vice Director Julong Group Kalimantan Selatan, Rahmad Ade Hidayatullah, mengatakan karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran, tetapi juga berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, PT PBB menerapkan kebijakan zero burning policy, yakni larangan mutlak menggunakan api dalam pembukaan maupun pengelolaan lahan. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh manajemen, karyawan hingga mitra kerja perusahaan.
> “Kekuatan utama dalam mencegah karhutla bukan hanya peralatan yang tersedia, tetapi juga kesadaran, kepedulian, dan kerja sama seluruh pihak,” ujar Ade.
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi dengan masyarakat, PT PBB juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Melalui program tersebut, perusahaan membantu pembentukan regu MPA, menyediakan sarana dan prasarana, hingga memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala.
Yang menarik, perusahaan juga meluncurkan program Desa Bebas Api, sebagai bentuk penghargaan bagi desa-desa yang berhasil menjaga wilayahnya tetap bebas dari titik api selama musim kemarau.
Setiap desa yang mampu mempertahankan status zero hotspot akan memperoleh dana stimulus Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp5 juta.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum maupun berbagai kegiatan kemasyarakatan yang mendukung kesejahteraan warga.
Langkah preventif yang dilakukan PT PBB mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Disbunak Kalsel, Suparmi, berharap program tersebut dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla di daerah.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk ikut menerapkan langkah serupa.
Ia juga meminta para kepala desa memperkuat koordinasi dengan masyarakat agar potensi kebakaran bisa dicegah sebelum berkembang menjadi bencana.
> “Para kepala desa harus memperkuat koordinasi dengan masyarakat agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini. Jangan sampai api membesar dan menimbulkan bencana,” tegas Bahrul.
Dengan mengedepankan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan ancaman karhutla di Kalimantan Selatan dapat ditekan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat berlangsung aman sepanjang musim kemarau.
#Karhutla #KalimantanSelatan #BaritoKuala #JulongGroup #PTPBB #ZeroBurning #CSR #DesaBebasApi #Hotspot #BeritaKalsel