PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah membagikan ponsel gratis yang terhubung dengan rekening digital mulai menjadi sorotan. Skema ini disiapkan untuk memperluas akses layanan perbankan sekaligus mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar dapat diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening masing-masing.
Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dalam pemaparannya, Hashim menjelaskan bahwa pemerintah ingin menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Melalui ponsel yang terhubung dengan rekening digital, masyarakat diharapkan dapat menerima bantuan pemerintah dan melakukan transaksi secara elektronik.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital, seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing individu,” kata Hashim dalam forum tersebut.
Hashim menyebut pemerintah telah menugaskan dua bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk membantu membuka rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan.
Menurut Hashim, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan, terutama bagi warga yang selama ini belum memiliki akses terhadap rekening bank.
Ia juga menyinggung biaya pembukaan rekening yang disebut mencapai Rp50.000. Dalam skema yang dipaparkannya, biaya tersebut direncanakan digratiskan.
Perlu digarisbawahi, angka Rp50.000 yang disebut dalam penjelasan tersebut merujuk pada biaya pembukaan rekening yang akan dibebaskan, bukan kepastian bahwa setiap penerima memperoleh saldo awal dengan nominal yang sama.
Selain memperluas akses perbankan, rencana ini juga berkaitan dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah.
Hashim mengatakan, bantuan tunai nantinya direncanakan tidak lagi diserahkan dalam bentuk uang fisik, melainkan ditransfer langsung ke rekening digital penerima melalui perangkat ponsel.
“Penyalurannya tidak lagi dilakukan dalam bentuk uang tunai fisik. Sebaliknya, dana tersebut akan dikirimkan oleh Pak Juda dan Kementerian Keuangan langsung ke ponsel masyarakat,” ujar Hashim.
Jika diterapkan, sistem ini berpotensi mengubah cara masyarakat menerima bantuan sosial. Penyaluran secara elektronik juga dapat mempermudah pencatatan transaksi dan membantu pemerintah menelusuri distribusi dana.
Meski demikian, mekanisme teknisnya masih perlu diperjelas, termasuk jenis bantuan yang akan menggunakan sistem tersebut, kriteria penerima, jadwal pelaksanaan, dan prosedur pencairan dana.
Hashim turut menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum tercatat secara optimal.
Ia mengutip perkiraan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sistem perbankan formal.
Menurutnya, perluasan akses rekening digital dapat membantu masyarakat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal sekaligus memperluas pencatatan aktivitas ekonomi.
Namun, penerapan kebijakan tersebut perlu disertai perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan jaringan internet terbatas.
Meski rencana tersebut telah disampaikan dalam forum kebijakan nasional, masyarakat masih perlu menunggu kejelasan mengenai pelaksanaannya.
Informasi yang disampaikan Hashim belum merinci secara lengkap spesifikasi ponsel, kelompok penerima, persyaratan administrasi, sumber pembiayaan, maupun jadwal distribusi perangkat.
Karena itu, belum dapat dipastikan apakah ponsel gratis akan diberikan kepada seluruh warga atau diprioritaskan bagi kelompok tertentu, termasuk masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Kepastian mengenai program tersebut perlu menunggu penjelasan resmi dari kementerian dan lembaga terkait.
Jika terealisasi, kebijakan ini akan menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan keuangan dan penyaluran bantuan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem tersebut aman, mudah digunakan, dan benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
#HPGratis #HashimDjojohadikusumo #BansosDigital #RekeningDigital #Bansos2026 #BRI #BSI #BantuanSosial #DigitalisasiBansos #BeritaNasional #BeritaEkonomi #KebijakanPemerintah #BeritaIndonesia