PUBLIKAINDONESIA.COM, ACEH TAMIANG – Kebutuhan listrik masih menjadi perhatian bagi warga korban banjir yang kini menempati hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang. Di tengah proses pemulihan pascabencana, masyarakat berharap biaya listrik tidak lagi menjadi beban selama mereka belum bisa kembali ke rumah permanen.
Aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, saat meninjau huntara yang telah selesai dibangun di Kecamatan Karang Baru, Selasa (13/10/2026).
Mualem mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat. Ia mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas huntara yang perlu dibenahi agar warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih layak.
Pemerintah Aceh, kata dia, akan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sanitasi, air bersih hingga ketersediaan listrik.
“Kita tahu saat ini memang banyak masih kurangnya, tapi InsyaAllah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik,” ujar Mualem.
Persoalan listrik bagi penghuni huntara sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah Aceh sebelum Mualem menerima aspirasi warga saat kunjungan tersebut.
Pada 8 Oktober 2026, Mualem telah menyurati Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk meminta perpanjangan dukungan layanan listrik bagi masyarakat terdampak banjir yang masih tinggal di huntara.
Dalam surat itu, Mualem menjelaskan bahwa dukungan layanan listrik yang berjalan sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026. Sementara itu, sebagian warga masih belum dapat menempati hunian tetap (huntap) karena proses pembangunan belum seluruhnya rampung.
Kondisi tersebut membuat keberlanjutan pasokan listrik menjadi kebutuhan mendesak. Warga masih membutuhkan fasilitas dasar untuk menjalankan aktivitas rumah tangga selama masa transisi dari kondisi darurat menuju pemulihan.
“Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan,” demikian isi surat tersebut.
Bagi masyarakat yang tinggal di huntara, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala pada malam hari. Ketersediaannya juga berkaitan dengan pendidikan anak, layanan kesehatan, keamanan lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi keluarga.
Tanpa dukungan listrik yang memadai, warga berpotensi menghadapi kesulitan tambahan ketika berusaha menata kembali kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal akibat banjir.
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta PLN melanjutkan layanan listrik di lokasi-lokasi huntara hingga masyarakat dapat menempati hunian tetap dan kembali menjalani kehidupan secara layak serta mandiri.
Permintaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan tempat tinggal sementara, tetapi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar penghuninya.
Harapan agar listrik digratiskan mencerminkan kebutuhan warga untuk memperoleh kepastian selama masih bergantung pada huntara.
Di tengah upaya memulihkan kondisi ekonomi dan membangun kembali kehidupan pascabanjir, biaya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga terdampak.
Meski demikian, permintaan perpanjangan layanan listrik dan aspirasi penggratisan biaya merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Pemerintah Aceh telah meminta PLN melanjutkan dukungan listrik, sedangkan harapan agar biaya listrik digratiskan disampaikan warga kepada Mualem saat peninjauan.
Keputusan mengenai kelanjutan dukungan dan skema pembiayaan listrik tetap memerlukan tindak lanjut dari pihak terkait.
Pemerintah Aceh berharap layanan listrik dapat terus tersedia selama warga menjalani masa transisi menuju hunian tetap. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, masyarakat diharapkan memiliki ruang yang lebih baik untuk memulihkan kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian keluarga pascabencana.
#Mualem #MuzakirManaf #AcehTamiang #BanjirAceh #KorbanBanjirAceh #Huntara #HunianSementara #ListrikGratis #PLN #PemerintahAceh #PemulihanPascabencana #BeritaAceh #InfoAcehTamiang