PUBLIKAINDONESIAi– Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, S.H., M.Kn., turut serta dalam rapat kerja nasional secara daring bersama Komisi II DPR RI pada Senin (21/4/2025). Rapat ini merupakan agenda evaluasi capaian kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk triwulan pertama 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia, dengan pemaparan langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Dalam laporannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa realisasi anggaran kementeriannya telah mencapai Rp1,49 triliun atau sekitar 33,75% dari pagu anggaran. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah menyentuh angka Rp0,88 triliun atau 27,40%.
“Fokus utama kami masih pada legalisasi hak atas tanah. Hingga minggu kedua April, sudah 94,4% atau 121,64 juta bidang tanah yang terdaftar dari target 126 juta bidang,” ujar Nusron.
Ia juga menambahkan bahwa program pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah menjadi perhatian serius. Selama tiga bulan pertama 2025, tercatat 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang tanah rumah ibadah telah bersertipikat.
Salah satu gebrakan penting tahun ini adalah peluncuran program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Program ini bertujuan memperkuat tata ruang dan administrasi pertanahan dengan pendekatan berbasis perubahan iklim dan keamanan kepemilikan tanah.
“ILASP akan berjalan selama lima tahun dengan dana pinjaman sebesar USD 653 juta. Program ini mencakup penyusunan RDTR seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah termasuk tanah ulayat, percepatan PTSL, serta penataan batas wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi atas kinerja ATR/BPN. Ia menyebut bahwa berbagai isu strategis, termasuk kepemilikan SHGB di atas laut, telah ditangani dengan baik oleh Menteri Nusron.
Selain Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, rapat ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama. Ke depan, kementerian berkomitmen untuk mempercepat program strategis di triwulan kedua, termasuk penyelesaian sertifikasi tanah, penanganan kasus pertanahan, dan pelaksanaan ILASP di berbagai daerah.(FA)