PUBLIKAINDONESIA.COM, SAMARINDA – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya seruan aksi massa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Seruan tersebut menyebar luas melalui berbagai platform digital hingga pesan berantai WhatsApp. Dalam poster ajakan aksi itu, masyarakat Kaltim diajak berkumpul untuk menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan daerah.
Aksi rencananya akan dipusatkan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan titik kumpul di halaman depan kantor. Seruan tersebut mengajak masyarakat bersatu menyuarakan aspirasi yang dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.
Seruan aksi ini juga berkaitan dengan beredarnya surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur.
Dalam surat tersebut, aliansi menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kaltim. Mereka menyoroti dugaan adanya dominasi kekuasaan oleh lingkaran tertentu yang dinilai berpotensi mengarah pada praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Selain itu, aliansi juga mengkritisi peran partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah, serta menilai adanya kecenderungan gaya kepemimpinan yang dianggap tidak mencerminkan nilai kesederhanaan dan budaya lokal.
Isu penggunaan anggaran juga menjadi sorotan. Dalam surat tersebut, disebutkan adanya pertanyaan terkait alokasi anggaran tim ahli gubernur yang dinilai cukup besar, serta dianggap perlu transparansi lebih lanjut.
Tak hanya itu, aliansi juga menyinggung soal menurunnya prinsip meritokrasi dalam pemerintahan daerah, yang dinilai dapat berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui surat terbuka itu, mereka meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Timur, termasuk mendorong audit anggaran dan penguatan pengawasan.
Ketua aliansi, Erly Sopian syah, bersama Koordinator Lapangan Sapta Guspiani, menjadi pihak yang tercantum dalam seruan aksi tersebut.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait seruan aksi maupun isi surat terbuka yang beredar tersebut.
Situasi ini pun diperkirakan akan terus berkembang, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu tata kelola pemerintahan dan dinamika politik di Kalimantan Timur.
#KalimantanTimur #Aksi21April #SeruanAksi #IsuViral #PolitikDaerah #DPRDKaltim #GoodGovernance #Transparansi #BeritaIndonesia #ViralHariIni #Demokrasi