PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Setelah hampir dua dekade mengaku hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan batu bara bawah tanah milik PT Merge Mining Industri (MMI), warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, akhirnya membawa keluhan mereka hingga ke Jakarta.
Didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rantau Bakula (AMRB), perwakilan warga mengadukan berbagai persoalan lingkungan, sosial, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komisi XII dan Komisi XIII DPR RI, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan, Kamis (9/7/2026).
Mereka berharap pemerintah pusat turun tangan setelah berbagai upaya yang dilakukan di daerah selama bertahun-tahun dinilai belum membuahkan penyelesaian.
18 Tahun Mengaku Menanggung Dampak Tambang
Perwakilan warga, Mariadi, mengatakan aktivitas pertambangan bawah tanah yang mulai beroperasi sejak 2007 telah membawa banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, warga mulai merasakan berkurangnya sumber air bersih, meningkatnya debu batu bara yang masuk ke kawasan permukiman, hingga kebisingan yang disebut berlangsung hampir sepanjang hari.
> “Sejak saat itulah kami mulai merasakan dampak aktivitas perusahaan. Kami sudah berupaya memperjuangkan hak kami di daerah, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan penyelesaian,” ujar Mariadi saat konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta.
Ia juga menyebut sejumlah rumah warga mengalami retak bahkan amblas yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan bawah tanah.
> “Mereka beraktivitas hampir 24 jam setiap hari. Debu batu bara beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga dan sangat mengganggu kenyamanan kami,” katanya.
Selain persoalan permukiman, Mariadi mengaku hasil perkebunan masyarakat, seperti tanaman palawija, kelapa sawit, hingga kebun karet mengalami penurunan produktivitas yang diduga dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan.
> “Mata pencaharian kami terus menurun. Namun sampai sekarang kami merasa belum mendapatkan ganti rugi maupun penyelesaian yang layak,” tambahnya.
Keluhkan Debu, Dugaan Gangguan Kesehatan hingga Limbah Tambang
Warga juga menyoroti keberadaan fasilitas washing plant atau kolam penampungan limbah batu bara yang berada di dekat permukiman.
Mereka mengaku sejak fasilitas tersebut beroperasi, intensitas debu semakin meningkat dan masuk ke dalam rumah setiap hari. Selain itu, getaran yang disebut berasal dari aktivitas pertambangan dinilai memperparah kerusakan bangunan milik warga.
Masyarakat juga mengaku mulai merasakan meningkatnya gangguan kesehatan, seperti batuk, infeksi saluran pernapasan (ISPA), hingga penyakit kulit yang disebut banyak dialami anak-anak maupun warga lanjut usia.
Tak hanya itu, warga turut menyoroti peristiwa jebolnya tanggul penampungan limbah washing plant yang dilaporkan terjadi pada 2024 dan kembali terulang pada Juni serta Juli 2026.
Menurut warga, lumpur tambang diduga mengalir ke kebun masyarakat dan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga.
> “Kami berharap perjuangan ini mendapat perhatian dari pemerintah sehingga masyarakat bisa memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujar Mariadi.
WALHI Minta Operasional PT MMI Dievaluasi Menyeluruh
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menilai persoalan yang disampaikan warga menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT Merge Mining Industri.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menanggung dampak ekologis, sosial, dan ekonomi tanpa adanya penyelesaian yang adil.
> “Kami melihat persoalan di Rantau Bakula bukan hanya soal ruang hidup masyarakat, tetapi juga menyangkut kewajiban negara untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selama 18 tahun masyarakat hidup dalam ketidakpastian, sementara berbagai dugaan dampak lingkungan dan pelanggaran hak warga belum memperoleh penyelesaian yang memadai,” ujar Rafiq.
Melalui pengaduan tersebut, warga bersama WALHI mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap operasional dan perizinan PT MMI.
Selain itu, mereka meminta adanya pemeriksaan kesehatan berkala bagi warga terdampak, pemulihan lingkungan, perlindungan terhadap masyarakat dari dugaan intimidasi maupun kriminalisasi, serta penyelesaian hak-hak warga yang hingga kini disebut belum terpenuhi.
Soroti Ancaman Debu Halus bagi Kesehatan Anak
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menilai debu batu bara yang terlihat di permukaan rumah warga hanyalah sebagian kecil dari persoalan pencemaran udara di kawasan pertambangan.
Menurutnya, ancaman terbesar justru berasal dari partikel halus PM2.5 yang tidak kasatmata namun berpotensi masuk hingga ke bagian terdalam paru-paru.
“Debu yang terlihat memang mudah dikenali. Namun partikel PM2.5 yang tidak terlihat justru sangat mungkin jumlahnya lebih banyak dan lebih berbahaya karena dapat masuk ke saluran pernapasan paling dalam,” ujarnya.
Uli menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi anak-anak yang setiap hari tinggal di sekitar kawasan tambang.
> “Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Generasi Emas 2045 jika anak-anak yang tinggal di sekitar tambang setiap hari harus menghirup debu batu bara. Bagaimana mereka bisa menjadi generasi emas apabila sejak sekarang paru-parunya terus terpapar pencemaran udara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh udara bersih, lingkungan yang sehat, serta masa depan yang lebih baik.
WALHI berharap pemerintah tidak hanya melihat sektor pertambangan dari sisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional tambang.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi atau tanggapan dari pihak PT Merge Mining Industri (MMI) terkait berbagai tudingan yang disampaikan warga dan WALHI dalam pengaduan tersebut.
#RantauBakula #KabupatenBanjar #KalimantanSelatan #WALHI #TambangBatubara #LingkunganHidup #HakAsasiManusia #DPRRI #KomnasHAM #PTMMI #BeritaKalsel #Tambang #ISPA #BeritaIndonesia #FYP