PUBLIKAINDONESIA.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diseminasi Hasil Kajian Tahun 2025 di Lantai III Kantor Bapperida Kotabaru, Kamis (22/01/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kotabaru Eka Sapruddin, mewakili Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapperida Kotabaru Ir. Rurien Srihardjanti, Kabid Riset Ir. Rachmat Hidayat, serta dua narasumber, yakni Dr. Moh. Muntahan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Baharuddin dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru. Seluruh perwakilan SKPD diundang untuk menyimak dan menindaklanjuti hasil kajian yang telah disusun.
Dalam sambutannya, Eka Sapruddin menegaskan pentingnya menjadikan hasil kajian sebagai dasar utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menekankan agar SKPD tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar memahami dan mengimplementasikan rekomendasi kajian.
“Kami berharap hasil kajian ini bisa menjadi pijakan dalam penyusunan program kerja agar anggaran yang digunakan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-SKPD guna menghindari tumpang tindih program pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kotabaru Ir. Rurien Srihardjanti menjelaskan bahwa diseminasi ini bertujuan menyampaikan hasil kajian strategis tahun 2025 agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah. Ia menyayangkan masih minimnya kehadiran kepala SKPD dalam kegiatan tersebut.
“Kami menggandeng dua perguruan tinggi besar, ITS dan ULM, untuk menghasilkan kajian yang berkualitas. Namun sayangnya, masih banyak kepala SKPD yang tidak hadir. Ini menjadi catatan penting karena tanpa kehadiran mereka, hasil kajian bisa saja tidak dimanfaatkan. Padahal anggaran sudah dikeluarkan cukup besar,” ujarnya.
Rurien menyebutkan, kajian yang dipaparkan mencakup pengembangan kawasan bandara, sektor perikanan, UMKM, hingga rencana pembangunan underpass Bandara Gusti Syamsir Alam (GSA) Kotabaru. Underpass tersebut direncanakan memiliki panjang 520 meter, lebar 20 meter, dan tinggi maksimal 5,1 meter, serta dinilai layak secara teknis, sosial, dan lingkungan.
Namun, secara ekonomi nilai Internal Rate of Return (IRR) masih berada di bawah standar perbankan.
“Meski secara finansial belum layak, pembangunan tetap penting karena infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dr. Moh. Muntahan dari ITS Surabaya.
Selain infrastruktur, kajian juga menyoroti pengembangan kawasan ekonomi baru, Sekolah Rakyat, Balai Latihan Kerja (BLK), serta hilirisasi sektor perikanan melalui pengalengan ikan dan produksi sarden untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida bersama Sekda dan Bupati Kotabaru akan mengoordinasikan seluruh SKPD agar rekomendasi kajian dapat diakomodir dalam program kerja 2026–2027, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, investasi, dan infrastruktur.
“Kami ingin hasil kajian ini menjadi fondasi kebijakan nyata, bukan sekadar dokumen,” pungkas Rurien.