PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Konferensi iklim dunia kembali menjadi sorotan. Namun, di tengah pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan dalam agenda COP 31 di Antalya, Turki, muncul satu pesan keras dari Kalimantan Selatan: jangan sampai forum penyelamatan bumi justru berubah menjadi panggung pencitraan lingkungan atau greenwashing.
Pesan tersebut disuarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan melalui aksi kampanye bersepeda mengelilingi Kota Banjarbaru, Senin (9/11/2026).
Bukan sekadar olahraga, aksi ini menjadi bentuk kritik sekaligus pengingat bahwa komitmen menghadapi krisis iklim tidak boleh berhenti pada pidato, seremoni, dan kesepakatan di atas kertas.
Sebanyak 15 peserta ambil bagian dalam kampanye tersebut. Mereka menempuh perjalanan sejauh 19 kilometer dengan melewati enam titik perhentian untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan keadilan iklim.
Aksi ini digelar sebagai respons terhadap Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-31 atau COP 31 yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.
WALHI Kalsel mengingatkan agar COP 31 tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan yang menghasilkan kesepakatan di tingkat elite, tetapi minim dampak nyata bagi masyarakat yang setiap hari berhadapan langsung dengan kerusakan lingkungan.
Menurut WALHI, forum internasional tersebut harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan, bukan justru menjadi ruang bagi pemangku kebijakan maupun korporasi untuk membangun citra ramah lingkungan di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Sebab, krisis iklim bukan hanya persoalan angka emisi atau target penurunan suhu bumi. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat melalui banjir, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran, hingga ancaman terhadap kesehatan.
WALHI juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal.
Kelompok masyarakat ini dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui pengetahuan, kearifan, dan praktik pengelolaan lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, COP 31 diharapkan tidak melupakan mereka yang selama ini berada di garis depan menjaga alam, tetapi justru sering kali menjadi kelompok paling rentan ketika bencana ekologis terjadi.
Satu Dekade Perjanjian Paris, Mengapa Bencana Ekologis Masih Menghantui?
Kritik WALHI bukan tanpa alasan.
Satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris 2015, WALHI menilai komitmen iklim global belum memberikan dampak nyata yang memadai bagi masyarakat di tingkat tapak.
Di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, ancaman bencana ekologis masih terus membayangi kehidupan masyarakat.
Salah satu peristiwa yang menjadi pengingat adalah banjir besar pada 2021. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan yang dikutip dalam rilis WALHI, bencana tersebut berdampak terhadap 176.290 kepala keluarga atau 633.723 jiwa.
Dampaknya begitu besar. Sebanyak 135.656 orang harus mengungsi, 123.410 rumah terendam, dan 46 orang dilaporkan meninggal dunia.
Kerugian ekonomi yang ditaksir negara bahkan mencapai Rp1,349 triliun akibat lumpuhnya berbagai sektor perekonomian.
Karhutla 2026: Puluhan Ribu Hektare Lahan Terdampak
Belum selesai persoalan banjir, Kalimantan Selatan kembali dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
WALHI mengutip data BPBD Kalimantan Selatan yang mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 14 Oktober 2026, luas lahan terdampak karhutla mencapai 27.202,97 hektare.
Sementara itu, berdasarkan data Nusantara Atlas yang dicantumkan dalam rilis tersebut, luas hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terbakar sejak Januari hingga Oktober 2026 diperkirakan mencapai 134.359 hektare.
Perbedaan angka tersebut merujuk pada sumber dan metode pendataan yang berbeda, sehingga perlu dibaca sesuai cakupan masing-masing data.
Dampaknya bukan hanya pada hilangnya tutupan vegetasi dan kerusakan ekosistem. Kabut asap juga membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
WALHI memperkirakan sekitar 80 ribu warga Kalimantan Selatan berpotensi mengalami gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan estimasi kerugian kesehatan mencapai Rp430 miliar.
Sementara itu, data terakhir Kementerian Kesehatan yang dikutip WALHI mencatat sebanyak 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia.
Angka-angka tersebut menjadi gambaran bahwa krisis lingkungan bukan lagi ancaman yang jauh di masa depan. Dampaknya sudah menyentuh kehidupan masyarakat hari ini.
WALHI Desak Pemerintah Berbenah, Industri Ekstraktif Jadi Sorotan
Melihat rangkaian bencana tersebut, WALHI Kalsel menilai sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap tata kelola sumber daya alam.
Menurut organisasi lingkungan tersebut, kerusakan ekosistem semakin nyata, tetapi aktivitas industri ekstraktif masih terus berlangsung.
Kondisi ini menjadi ironi ketika berbagai negara berkumpul dalam forum internasional untuk membahas penyelamatan bumi, sementara persoalan perlindungan lingkungan di tingkat lokal masih membutuhkan perhatian serius.
WALHI pun mendorong pemerintah Indonesia agar tidak sekadar menyampaikan komitmen di forum internasional.
Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret, terutama mempercepat pengakuan terhadap masyarakat adat dan memberikan akses seluas-luasnya kepada komunitas lokal untuk mengelola serta melindungi wilayah kehidupannya.
Pada akhirnya, keberhasilan COP 31 seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani atau megahnya penyelenggaraan konferensi.
Lebih dari itu, harus ada perubahan nyata dalam perlindungan ekosistem, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta keberanian menghentikan praktik-praktik yang memperparah kerusakan lingkungan.
Sebab, bumi bukan hanya milik generasi yang hidup hari ini. Ada generasi mendatang yang juga membutuhkan lingkungan yang sehat untuk melanjutkan kehidupan.
Jangan sampai COP 31 ramai dengan janji menyelamatkan bumi, tetapi ketika konferensi usai, masyarakat tetap harus berhadapan dengan banjir, asap, dan kerusakan lingkungan.
#WALHIKalsel #COP31 #COP31Turki #KrisisIklim #Greenwashing #LingkunganHidup #KarhutlaKalsel #BanjirKalsel #KalimantanSelatan #Banjarbaru #MasyarakatAdat #KeadilanIklim #PerjanjianParis #PUBLIKAINDONESIA