PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai menarik personel gabungan yang selama ini diterjunkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut diambil setelah rapat evaluasi penanganan karhutla pada 6 November 2026 menyepakati pengembalian personel dari sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) ke satuan masing-masing.
Seiring dengan keputusan itu, operasional dapur umum yang selama ini menjadi penopang kebutuhan konsumsi petugas dan relawan di lapangan juga resmi dihentikan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, mengatakan penghentian operasional dapur umum dilakukan setelah seluruh personel gabungan dikembalikan ke instansi masing-masing.
Menurutnya, pelayanan terakhir dapur umum dilaksanakan pada 7 November 2026 dengan menyiapkan makanan untuk kebutuhan makan malam petugas.
“Untuk dapur umum, pelayanan terakhir kami adalah menyiapkan permakanan makan malam pada 7 November. Terhitung mulai 8 November, operasional dapur umum sudah dihentikan seiring dengan dikembalikannya personel gabungan ke instansi masing-masing,” jelas Farhanie di Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).
Meski pengerahan personel gabungan telah berakhir, bukan berarti ancaman karhutla di Kalimantan Selatan bisa sepenuhnya diabaikan.
Pemprov Kalsel tetap meminta seluruh personel terkait menjaga kesiapsiagaan di instansi masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api, terutama di kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran.
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kalsel, Yofie Fahromi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menjalankan pemantauan dan patroli rutin.
Tidak hanya sebelumnya terlibat dalam pelayanan dapur umum, personel Dinas Sosial juga turut mendukung kegiatan pemadaman dan pembasahan lahan.
“Untuk kami, selain sebelumnya terlibat dalam operasional dapur umum, juga ikut dalam kesatuan pemadaman dan pembasahan. Karena itu, setiap hari kami masih melaksanakan patroli dan pemantauan untuk mengantisipasi apabila muncul hotspot atau firespot baru,” ungkap Yofie.
Saat ini, patroli difokuskan di kawasan Gunung Damar, terutama wilayah ring satu yang sebelumnya menjadi salah satu area penanganan karhutla.
Pemantauan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini. Sebab, titik panas yang tidak segera diantisipasi berpotensi berkembang menjadi titik api dan memicu kebakaran yang lebih luas.
Dengan dikembalikannya personel gabungan, penanganan karhutla selanjutnya lebih mengandalkan optimalisasi peran pemerintah kabupaten dan kota sesuai wilayah kewenangan masing-masing.
Namun, kesiapsiagaan tetap menjadi perhatian. Patroli dan pemantauan secara berkala masih diperlukan untuk memastikan potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal.
Pemprov Kalsel berharap seluruh pihak tidak lengah meskipun masa pengerahan personel gabungan telah berakhir.
Pasalnya, keberhasilan mengendalikan karhutla bukan hanya soal memadamkan api yang sudah muncul, tetapi juga memastikan kebakaran tidak kembali terjadi.