PUBLIKAINDONESIA.COM – Respons cepat datang dari dunia internasional. Kurang dari 24 jam setelah Pemerintah Aceh mengirimkan surat resmi permohonan bantuan pascabencana Sumatra, dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) langsung bergerak.
United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengonfirmasi telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan dukungan penanganan dampak bencana yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella membenarkan bahwa surat permohonan itu masuk pada Minggu (14/12). Saat ini, UNDP tengah melakukan kajian awal untuk menentukan bentuk bantuan yang paling tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
“UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para *national responders* atau tim penanggulangan bencana, serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini atau *early recovery*,” ujar Sara Ferrer dalam keterangan tertulisnya.
Tak hanya UNDP, UNICEF juga menyatakan telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh dan tengah melakukan koordinasi intensif dengan otoritas terkait di daerah.
“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” demikian pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12).
UNICEF juga memastikan bahwa tim mereka di Aceh sudah berada di lapangan. Bahkan, kekuatan personel diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di sektor perlindungan dan kesejahteraan anak yang menjadi kelompok paling rentan dalam situasi bencana.
Selain UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh juga secara resmi menyurati sejumlah lembaga internasional lain seperti International Organization for Migration (IOM) dan USAID. Permintaan ini didasarkan pada pengalaman panjang lembaga-lembaga tersebut dalam mendampingi Aceh pada masa pemulihan pascatsunami 2004 silam.
Langkah cepat Pemerintah Aceh ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan, sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di lapangan.