PUBLIKA INDONESIA,BANJARBARU — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membidik puluhan perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Pemerintah menyiapkan penegakan hukum dengan potensi kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp15 triliun.
Menteri Lingkungan Hidup menegaskan, tidak ada toleransi bagi perusahaan maupun pihak yang terbukti sengaja membakar lahan untuk kepentingan ekonomi.
“Untuk hukuman atau sanksi kepada perusahaan itu menjadi wilayah kami di Kementerian Lingkungan Hidup. Ada perhitungan kerugian negara dan biaya pemulihan. Angkanya tidak main-main, potensi kerugian negara mencapai Rp5 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hampir Rp10 triliun,” ujar Menteri LH saat meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru.
Potensi tersebut berasal dari penghitungan kerugian negara sekitar Rp5 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hampir Rp10 triliun. Penindakan dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tak hanya perusahaan, penegakan hukum juga menyasar pelaku pembakaran secara perorangan. Kepolisian telah menetapkan sedikitnya 72 orang sebagai tersangka kasus karhutla yang tersebar di sembilan wilayah Polda di Indonesia.
SUMUR BOR DI TITIK RAWAN
Di tengah proses penegakan hukum, pemerintah juga memperkuat mitigasi untuk mengatasi keterbatasan sumber air. Salah satunya dengan membangun sumur bor di sejumlah titik rawan karhutla.
Sumur bor tersebut dirancang memiliki kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter. Sumber air yang tersedia diharapkan dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mendukung pembasahan kembali lahan, terutama kawasan gambut.
Penyediaan sumber air menjadi penting seiring kondisi kemarau yang membuat sejumlah sumber air permukaan mengalami penurunan debit.
Pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan dinilai penting untuk menghindari munculnya titik api baru di tengah kondisi cuaca kering.
LUAS KARHUTLA TURUN
Sementara itu, pemerintah menyebut luasan karhutla pada periode berjalan masih lebih rendah dibandingkan 2023.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas karhutla pada 2023 mencapai sekitar 190 ribu hektare. Sedangkan pada periode berjalan, luasan yang terdata berada di kisaran 8 ribu hektare.
Meski jauh lebih rendah, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian. Cuaca kering dan menurunnya ketersediaan air dinilai dapat mempercepat penyebaran api.
Selain pemadaman dan pencegahan, pemerintah bersama masyarakat juga mendorong pelaksanaan salat Istisqa di sejumlah wilayah terdampak sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan.
ASAP GANGGU AKTIVITAS
Karhutla juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Nanik, salah seorang warga, mengaku telah merasakan kekeringan dan kabut asap selama sekitar dua pekan terakhir.
Meski lahannya tidak terdampak langsung kebakaran, asap karhutla tetap mengganggu kegiatan sehari-hari.
“Kami sudah merasakan kekeringan dan asap sekitar dua minggu ini. Lahan memang tidak terbakar, tetapi asapnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Pemerintah kini mengintensifkan pemadaman, memperkuat sumber air, meningkatkan pencegahan serta menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran.
Penegakan hukum terhadap korporasi diharapkan menjadi efek jera sekaligus mencegah praktik pembakaran lahan kembali terjadi di tengah ancaman musim kemarau.