PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum refleksi bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan. Di tengah perayaan kemerdekaan, WALHI justru menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menghantui masyarakat Kalsel.
Dalam siaran persnya, WALHI Kalsel menyebut sekitar 3.520 hotspot terdeteksi di Kalimantan Selatan sepanjang 1 Mei hingga 12 Agustus 2026 berdasarkan analisis citra VIIRS NOAA-21.
Tak hanya titik panas, WALHI memperkirakan sekitar 4.582 hektare lahan di Kalsel telah mengalami kebakaran dan menimbulkan dampak asap.
Bagi WALHI, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan karhutla musiman. Organisasi lingkungan itu menilai fenomena tersebut menjadi alarm bahwa daya dukung dan daya tampung ekosistem di Kalsel semakin tertekan, di tengah dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino.
WALHI Kalsel juga mengklaim hasil analisis tumpang susun data hotspot dengan wilayah konsesi menunjukkan sekitar 71 persen hotspot pada periode Mei-Juli 2026 berada di wilayah konsesi perusahaan.
Dari angka tersebut, WALHI mencatat terdapat 875 titik panas di wilayah konsesi pertambangan dan L32 titik panas di wilayah konsesi perkebunan sawit.
Data tersebut, menurut WALHI, memperkuat dugaan bahwa langkah mitigasi kebakaran belum dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah daerah maupun perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap wilayah konsesinya.
Namun, temuan dan dugaan tersebut merupakan klaim serta analisis WALHI Kalsel dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang maupun perusahaan terkait.
Di sisi lain, WALHI mengapresiasi peran relawan yang selama ini dinilai sigap membantu menangani kebakaran di berbagai titik.
WALHI mendorong pemerintah daerah tidak hanya melibatkan relawan dalam penanganan teknis di lapangan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk ikut dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana ekologis dan tata kelola anggaran kebencanaan.
Dalam siaran pers tersebut, WALHI juga memetakan sejumlah wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi.
Kabupaten Tapin tercatat menjadi daerah dengan hotspot terbanyak, yakni 543 titik. Berikutnya Tanah Laut 176 titik, Tabalong 168 titik, Hulu Sungai Selatan 158 titik, dan Banjar 111 titik.
WALHI menyebut wilayah-wilayah tersebut sebagian besar mengalami ekspansi aktivitas pertambangan batu bara dan perkebunan sawit.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat pengawasan, evaluasi serta tindakan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi memengaruhi perubahan bentang alam dan kualitas lingkungan.
WALHI Kalsel menilai kebakaran hutan dan lahan tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai akibat faktor alam atau cuaca ekstrem.
Menurut mereka, tata kelola lingkungan dan kebijakan pengelolaan wilayah juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana aktivitas perusahaan memengaruhi kondisi ekosistem.
Salah satu yang disoroti adalah dugaan rekayasa tata kelola air di wilayah konsesi, khususnya melalui pembangunan kanal pada kawasan perkebunan sawit.
WALHI menyebut perubahan tata air tersebut diduga dapat memperparah kekeringan ketika musim kemarau dan meningkatkan risiko banjir saat musim hujan.
Salah satu wilayah yang disebut terdampak adalah Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, yang dikenal sebagai salah satu kawasan lumbung pangan.
Memanfaatkan momentum HUT ke-81 RI, WALHI Kalsel mendesak para pemimpin daerah segera mengevaluasi sistem mitigasi dan penanganan bencana ekologis di Kalimantan Selatan.
Mereka juga mendorong adanya pembenahan sistem pengawasan terhadap perusahaan serta agenda pemulihan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan.
Bagi WALHI, dampak bencana ekologis tidak seharusnya hanya dibaca melalui angka hotspot atau luas lahan terbakar.
Sebab, di balik data tersebut ada masyarakat yang harus menghirup asap, kehilangan sumber penghidupan, menghadapi gangguan kesehatan hingga berhadapan dengan ancaman kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.
“Karena satu individu warga yang menjadi korban terdampak bencana ekologis sudah terlalu banyak dan itu bukan cuma sebuah angka,” demikian sikap WALHI Kalsel dalam siaran persnya.
Momentum 81 tahun Indonesia merdeka pun diminta tidak hanya menjadi perayaan seremonial. WALHI ingin kemerdekaan juga dimaknai sebagai komitmen untuk memastikan masyarakat Kalsel terbebas dari ancaman asap, kerusakan lingkungan dan krisis ekologis.
#KarhutlaKalsel #KalimantanSelatan #WALHIKalsel #HotspotKalsel #KrisisIklim #KebakaranHutan #KebakaranLahan #HUTRIKe81 #KalselHariIni #LingkunganKalsel #Tapin #TanahLaut #Tabalong #BaritoKuala #KabupatenBanjar