PUBLIKAINDONESIA.COM, BANDA ACEH – Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mengibarkan bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Jumat (14/8/2026) pagi.
Aksi tersebut menjadi simbol kritik terhadap penanganan bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra sejak November 2025. Koalisi menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga kini masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Rahmad Maulidin, membacakan sejumlah pernyataan sikap. Mereka menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap pemulihan wilayah terdampak bencana.
Koalisi menyoroti belum jelasnya kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk kepastian anggaran serta mekanisme pelaksanaannya.
Menurut mereka, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan dan sumber penghidupan setelah bencana.
Koalisi juga menyebut bencana ekologis di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra belum sepenuhnya berakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir masih dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Gayo Lues, Aceh Utara, hingga Aceh Barat Daya.
Kondisi serupa, menurut koalisi, juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Koalisi menilai hampir sembilan bulan setelah bencana, proses pemulihan di sejumlah lokasi masih belum maksimal.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang disebut masih dihadapi masyarakat, mulai dari pembersihan material lumpur, kondisi sungai yang masih dangkal, hingga lahan pertanian seperti sawah dan kebun yang menjadi sumber ekonomi warga.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah keterbatasan air bersih, kondisi hunian sementara, serta belum jelasnya pembangunan hunian tetap dan kawasan relokasi bagi masyarakat terdampak.
Di sektor pendidikan, koalisi menyebut masih terdapat sekolah yang menjalankan aktivitas belajar di tenda. Sementara akses jalan dan jembatan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan juga dinilai masih membutuhkan penanganan.
Koalisi kemudian mempertanyakan klaim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disampaikan pemerintah. Mereka menilai kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Melalui aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.
Selain status bencana, mereka meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memastikan kebijakan anggaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koalisi menilai percepatan pemulihan sangat penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian dan dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial secara normal.
Aksi bendera putih tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat sipil agar persoalan bencana di Aceh dan wilayah Sumatra tidak berhenti pada pernyataan atau pidato, tetapi diikuti langkah nyata di lapangan.
#BencanaAceh #BencanaSumatra #BandaAceh #Aceh #BencanaNasional #BanjirAceh #RehabilitasiBencana #KoalisiMasyarakatSipil #MasjidRayaBaiturrahman #InfoAceh #BeritaAceh #BeritaSumatra