PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Gejolak bisnis perunggasan di Kalimantan Selatan mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Kalsel. Persoalan harga ayam dan telur yang dinilai tidak kondusif hingga pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional peternakan menjadi sorotan dalam audiensi antara peternak dan wakil rakyat.
Keluhan tersebut disampaikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan saat bertemu Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Supian HK bersama Sekretaris Komisi II H. Jahrian di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).
Audiensi ini digelar sebagai tindak lanjut atas surat permohonan yang disampaikan Pinsar Kalsel. Para peternak membawa sejumlah persoalan yang dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha perunggasan di Banua.
Tak hanya soal harga ayam dan telur yang berfluktuasi, pelaku usaha juga menyoroti dampak pemadaman listrik bergilir. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas peternakan dan menambah beban biaya operasional.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK mengatakan pihaknya menerima aspirasi para peternak karena sektor perunggasan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.
Persoalan tersebut tidak berhenti di meja audiensi. DPRD Kalsel berencana membawa persoalan perunggasan ini ke forum yang lebih besar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel akan memanggil sejumlah stakeholder untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar yang lebih konkret.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan usaha peternakan tidak terganggu lagi,” tegasnya.
Menurutnya, forum tersebut penting agar persoalan yang selama ini dihadapi peternak tidak ditangani secara parsial. Pemerintah, pelaku usaha, hingga lembaga terkait perlu memiliki langkah yang sejalan.
Dalam RDP mendatang, setidaknya ada dua fokus utama yang akan menjadi pembahasan.
Pertama, menyangkut stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak membuat peternak berada dalam posisi yang dirugikan, namun tetap menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.
Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha dan seluruh stakeholder terkait sehingga berbagai persoalan di sektor perunggasan dapat diantisipasi lebih cepat.
Supian HK menegaskan DPRD Kalsel siap menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal persoalan tersebut.
“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkasnya.
Bagi DPRD Kalsel, persoalan perunggasan bukan sekadar urusan bisnis peternak. Stabilitas sektor ini berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan, harga kebutuhan masyarakat, hingga daya beli warga.
Karena itu, RDP yang akan digelar nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi forum mendengar keluhan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret agar peternak tetap bertahan dan kebutuhan protein hewani masyarakat Banua tetap aman.
#PerunggasanKalsel #PeternakAyamKalsel #HargaAyam #HargaTelur #DPRDKalsel #SupianHK #PinsarKalsel #PeternakKalsel #AyamKalsel #TelurKalsel #EkonomiKalsel #PanganKalsel #KalimantanSelatan #Banjarmasin #BeritaKalsel #InfoKalsel #BeritaBanjarmasin #UMKMKalsel