PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Di tengah pesatnya transformasi digital layanan publik, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mengambil langkah serius memperkuat pertahanan siber aparatur pemerintah.
Upaya ini diwujudkan lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Siklus Insiden Siber: Prevention to Recovery”, yang melibatkan admin website dan pengelola teknologi informasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kegiatan tersebut digelar di Aula Gedung 3 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, dengan fokus utama meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman digital.
Mewakili Kepala Diskominfo Banjarbaru, Krisman menegaskan bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan dalam pelayanan publik. Namun di sisi lain, risiko keamanan siber juga ikut meningkat dan semakin kompleks.
“Kami berharap kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan ini terus ditingkatkan agar seluruh data dan informasi tetap aman,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keamanan informasi bukan hanya tugas tim IT semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh aparatur yang terlibat dalam sistem elektronik pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Krisman juga mengingatkan berbagai bentuk ancaman siber yang berpotensi mengganggu layanan publik, seperti:
* Peretasan website pemerintah
* Pencurian data
* Serangan malware
* Phishing
* Kebocoran informasi
Menurutnya, jika tidak diantisipasi dengan baik, ancaman tersebut dapat mengganggu layanan publik sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
FGD ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta terkait **siklus penanganan insiden siber**, mulai dari:
* Prevention (pencegahan)
* Detection (deteksi)
* Response (respons)
* Recovery (pemulihan)
Kesamaan pemahaman antar perangkat daerah dinilai penting agar penanganan insiden dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi.
Lebih lanjut, Krisman menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan berkelanjutan.
“Dengan SDM yang siap dan tata kelola yang kuat, layanan digital pemerintah bisa berjalan lebih optimal dan terlindungi,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah memiliki standar yang sama dalam menghadapi ancaman siber. Tujuannya jelas: layanan publik berbasis digital tetap berjalan lancar, aman, dan terpercaya bagi masyarakat.
#DiskominfoBanjarbaru #KeamananSiber #FGDSiber #SPBE #BanjarbaruDigital #CyberSecurityIndonesia #PemerintahDigital #DataAman #TeknologiInformasi #SmartCityBanjarbaru