PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 oleh Saidi Mansyur kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (31/03/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, mulai dari bupati hingga wali kota, beserta jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Saidi Mansyur menegaskan komitmen Pemkab Banjar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Semoga proses pemeriksaan oleh BPK dapat berjalan lancar sehingga hasilnya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah,” ujarnya.
Penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal sebelum laporan keuangan tersebut “dibedah” oleh BPK. Proses audit nantinya akan menjadi penentu kualitas pengelolaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025.
Sementara itu, Muhidin menegaskan bahwa penyerahan laporan keuangan merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Ia menyebut, laporan yang telah diserahkan akan diperiksa dalam kurun waktu sekitar 60 hari.
“Nanti akan diperiksa kurang lebih dua bulan. Mudah-mudahan laporan kita rapi dan tidak ada kekurangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan dijadwalkan akan disampaikan pada 26 Mei 2026 kepada DPRD dan kepala daerah.
Menurutnya, proses pemeriksaan lanjutan akan berlangsung selama 28 hari, terhitung mulai 5 April hingga 2 Mei 2026.
“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai auditor eksternal dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Penyerahan LKPD ini juga ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
#Banjar #LKPD2025 #BPKRI #TransparansiKeuangan #PemkabBanjar #BeritaKalsel #Akuntabilitas #KeuanganDaerah #AuditBPK #Banjarbaru #GoodGovernance