PUBLIKAINDONESIA, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) resmi membuka Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2025 di Hotel Aeris Banjarbaru, Kamis (20/11/2025) pagi. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).
Kegiatan dibuka oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq. Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala DPMPTSP H Yudi Andrea, Kepala Disnakertrans Hj Siti Mahmudah, Kepala DPRKPLH Ahmad Bayhaqie, perwakilan perusahaan serta undangan lainnya.
Nashrullah Shadiq menyampaikan bahwa CSR Award 2025 mengusung tema “Sinergi CSR untuk Banjar Tangguh, Sejahtera dan Berkeadilan.” Tema tersebut mencerminkan komitmen penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Konsep keberlanjutan dan keadilan menjadi bagian integral dari tema tahun ini, yang mengajak seluruh pemangku kepentingan turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program CSR.
“Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambah Nashrullah.
CSR Award 2025 juga menjadi wadah untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai memiliki prestasi dalam menjalankan program TSP secara optimal.
“Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi lebih banyak pelaku usaha untuk berinvestasi dalam kegiatan sosial yang berdampak luas. Ini sejalan dengan upaya mewujudkan Banjar yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Pada tahun ini, sebanyak 23 perusahaan mengikuti penilaian yang dilakukan dewan juri dari unsur akademisi dan pemerintah daerah. Penilaian meliputi berbagai indikator, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola TSP dan kategori individu.