Warga Kotabaru Dibanting Polisi Saat Tolak Alat Berat Masuk Lahan

PUBLIKAINDONESIA.COM, KOTABARU – Sengketa lahan antara warga dan perusahaan di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, kembali memanas. Ketegangan pecah pada Senin (1/9/2025) pagi, ketika warga yang dipimpin Nurdin, Wakil Ketua PAC Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), terlibat adu argumen dengan Domanik, asisten perusahaan yang bersangkutan.

Perselisihan dipicu klaim sepihak perusahaan terkait penguasaan lahan yang selama ini dikelola warga. Situasi kian tegang saat alat berat perusahaan mencoba beroperasi di lahan tersebut, namun ditolak Nurdin dan rekan-rekannya.

“Permasalahan ini sebenarnya sudah beberapa kali dimediasi, namun belum ada titik temu atau kesepakatan administratif. Saya hanya ingin hak lahan ini jelas,” ujar Nurdin.

Dari informasi di lapangan, Nurdin sempat dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat pada Senin siang untuk dimintai klarifikasi atas tindakannya menghentikan alat berat. Namun ia mengaku prosedur penjemputan oleh aparat tidak jelas. Setelah diperiksa, Nurdin kembali ke rumah dengan transportasi online, meski sebelumnya dijanjikan akan diantar oleh pihak kepolisian.

Ketegangan kembali pecah pada Selasa pagi (2/9/2025), ketika alat berat perusahaan kembali datang untuk beroperasi. Warga melakukan aksi penolakan, sehingga terjadi perdebatan antara Nurdin dengan aparat kepolisian. Dalam momen itu, salah satu warga mencoba merekam peristiwa menggunakan ponsel, namun upaya dokumentasi dihentikan paksa aparat.

Menurut saksi mata, insiden tersebut berujung pada dugaan tindakan kekerasan. Nurdin disebut sempat dibanting oleh oknum aparat, sementara Ali, Ketua PAC ARUN Pulau Laut Barat, terlibat tarik-menarik dengan polisi karena berusaha mempertahankan ponselnya.

Situasi ini memicu kecaman keras dari berbagai lapisan ARUN, mulai dari pengurus kabupaten hingga tingkat pusat. Ketua DPC ARUN Kotabaru, Wahid Hasyim, SH, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini ke ranah hukum.

“Persoalan ini harus tegak lurus. Setelah menerima video yang memperlihatkan pengurus kami berdarah-darah akibat dugaan penganiayaan, maka kami diinstruksikan untuk mengawal kasus ini secara hukum. Sudah banyak laporan masyarakat yang kami terima,” tegas Wahid.

Warga setempat pun mendesak agar sengketa lahan diselesaikan secara terbuka, adil, dan mengedepankan musyawarah.

Sementara itu, Kapolsek Pulau Laut Barat, AKP Amir Hasan, SH, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa malam (2/9/2025), menyatakan dirinya masih berada di luar kota untuk menghadiri acara. Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan tindakan kekerasan tersebut.