PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Jembatan bukan sekadar beton, baja atau rangkaian konstruksi yang menghubungkan dua sisi wilayah. Bagi masyarakat desa, jembatan bisa menjadi akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar hingga pusat aktivitas ekonomi.
Karena itu, ketika kondisi jembatan mengalami kerusakan atau belum tersedia, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Kini, persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius. Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional dalam penanganan jembatan non-nasional melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi turut menghadiri agenda tersebut. Ia didampingi Plt Kepala DPUPRP Kabupaten Banjar dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Banjar.
Penandatanganan dilakukan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar bersama Gubernur Kalsel H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus serta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam pilot project.
Program ini mencakup enam daerah di Kalimantan Selatan, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Penanganan dilakukan secara kolaboratif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan, pilot project tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus mendukung agenda prioritas pemerintah di sektor infrastruktur.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
Khusus Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang masuk dalam sinergi program tersebut.
“Untuk Kalimantan Selatan sendiri ada 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujar Roy.
Angka tersebut menunjukkan skala kebutuhan infrastruktur penghubung di tingkat desa sekaligus besarnya potensi dampak program bagi masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program tersebut.
Dukungan itu salah satunya disiapkan melalui pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.
“Kami memohon kepada Kepolisian dan TNI untuk memprogramkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang masuk ke provinsi,” kata Muhidin.
Dengan adanya pemetaan dan usulan yang lebih terarah, penanganan jembatan diharapkan dapat menyasar titik-titik yang benar-benar memiliki tingkat kebutuhan tinggi bagi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor juga membuka peluang agar proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif.
Penanganan jembatan non-nasional pada akhirnya bukan hanya persoalan konstruksi.
Satu jembatan yang kembali berfungsi dapat berarti akses anak-anak menuju sekolah menjadi lebih mudah. Petani dan pelaku usaha dapat membawa hasil produksi ke pasar dengan lebih lancar. Masyarakat juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan dan pelayanan publik tanpa harus menghadapi hambatan akses.
Karena itulah, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri menjadi penting.
Pilot project di Kalimantan Selatan diharapkan tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fisik. Program tersebut juga diharapkan menjadi pola kerja yang dapat diterapkan di daerah lain.
Dirjen Bina Marga berharap pengalaman kolaborasi di Kalsel nantinya dapat menjadi model bagi daerah lainnya dalam menangani jembatan non-nasional secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 mengenai pembangunan infrastruktur jembatan.
Bagi masyarakat, harapannya sederhana: jembatan yang aman, layak dan dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Sebab, ketika sebuah jembatan tersambung, bukan hanya dua wilayah yang menjadi dekat.
Akses pendidikan terbuka, layanan kesehatan lebih mudah dijangkau, roda ekonomi bergerak, dan konektivitas masyarakat ikut tumbuh.
#KabupatenBanjar #WabupBanjar #HabibIdrusAlHabsyi #Kalsel #Banjarmasin #JembatanDesa #JembatanNonNasional #PilotProject #Judesa #InfrastrukturKalsel #PembangunanJembatan #TNI #Polri #KementerianPU #PemprovKalsel #PemkabBanjar #InfrastrukturDesa #Konektivitas #BeritaBanjar