PUBLIKAINDONESIA.COM, SAMARINDA – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, memastikan semua program strategis bidang transmigrasi tahun 2025 bakal jalan sesuai jadwal.
Meski sempat tersendat karena perubahan regulasi dan mekanisme anggaran dari pusat, Rozani menegaskan tak akan ada program yang terbengkalai.
“Insyaallah semua terjadwal dengan baik. Kalau pun ada sisa anggaran, itu karena perubahan aturan. Kalau bisa dibelanjakan, tentu akan kita belanjakan,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (19/10/2025).
Tahun ini, Disnakertrans Kaltim mengelola dana tugas perbantuan sebesar Rp7 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu difokuskan untuk dua program utama transmigrasi:
- Rp5 miliar untuk inventarisasi hak pengelolaan lahan (HPL) di 16 lokasi transmigrasi.
- Rp1,5 miliar untuk perlengkapan rumah tangga, PLTS, bibit pertanian, dan alat pertanian.
Rozani menyebut, pemenang kegiatan inventarisasi HPL akan diumumkan pada 20 Oktober 2025, sementara pengadaan perlengkapan warga sedang disiapkan lewat sistem e-purchasing.
Pengadaan PLTS Nggak Asal Cepat
Rozani juga menegaskan, pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Kalau PLTS-nya sudah datang tapi rumahnya belum jadi, kan sayang. Barangnya mahal dan bisa rusak kalau disimpan,” jelasnya.
Karena itu, jadwal pengadaan PLTS akan disesuaikan dengan progres pembangunan rumah transmigran yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten. Disnakertrans provinsi sendiri fokus di pengawasan, pendampingan calon transmigran, dan distribusi perlengkapan dasar.
Fokus Dua Kawasan Baru: Kerang dan Maloi
Selain 16 lokasi HPL, Kaltim juga menyoroti dua kawasan transmigrasi unggulan: Kerang di Kabupaten Paser dan Maloi di Kutai Timur.
Kawasan Kerang jadi prioritas tahun ini dengan target 50 kepala keluarga (KK) baru sebagai bagian dari total 200 KK yang bakal menempati wilayah itu.
Sementara Maloi dengan luas 200 hektare masih menunggu peningkatan infrastruktur sebelum bisa diisi transmigran.
“Kalau nanti jalannya sudah bagus dan sarana pendukung siap, kawasan itu akan diisi,” kata Rozani.
“Kerang fokus di pertanian, Maloi diarahkan mendukung kawasan ekonomi Palu.”
Warga Lokal Jadi Prioritas
Rozani memastikan proses seleksi calon transmigran dilakukan dengan mengutamakan warga lokal agar tak menimbulkan konflik sosial.
“Sementara direkrut dari warga sekitar dulu. Supaya tidak timbul konflik horizontal,” tegasnya.
Pendekatan ini juga penting karena banyak kawasan transmigrasi yang punya riwayat keterlibatan masyarakat lokal dalam pembukaan lahan.
Regulasi Telat, Daerah Siap Gas
Rozani mengakui sejumlah kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan IV tahun ini, karena Peraturan Pemerintah (PP) baru terbit Agustus 2025.
Kondisi ini bikin daerah harus menunggu kejelasan dari pusat sebelum anggaran dijalankan.
“Kita di daerah siap jalan. Tapi kalau dokumen baru muncul di akhir tahun, waktunya jadi mepet. Padahal program ini menyangkut warga yang sudah menunggu fasilitas dasar,” ujarnya.
Transisi Hijau dan Pekerja Masa Depan
Selain fokus pada transmigrasi, Disnakertrans Kaltim juga aktif di Forum Nasional Transformasi Energi dan Tenaga Kerja Hijau. Forum ini membahas masa depan pekerja di sektor energi konvensional serta arah kebijakan tenaga kerja hijau di daerah.
“Kaltim sekarang jadi episentrum transisi ekonomi karena pembangunan IKN dan turunnya aktivitas batubara,” kata Rozani.
1 Komentar
etkhhruhwsxettflffysnkvppvvxxj