PUBLIKAINDONESIA, BANJARBARU – Polda Kalimantan Selatan menegaskan bahwa proses hukum terhadap pemilik Toko Mama Khas Banjar bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Klarifikasi ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Ditreskrimsus Polda Kalsel, Senin (12/03/2025), guna memastikan transparansi dalam penegakan hukum.
Kasubdit I Indagsi Ditkrimsus Polda Kalsel, AKBP Amien Rovi, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 6 Desember 2024. Pelapor membeli sejumlah produk frozen food, termasuk sambal baby cumi original, ikan salmon steak 500 gram, udang Indomanis, dan sirup kuini di Toko Mama Khas Banjar. Setelah diperiksa, produk tersebut diketahui tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa maupun informasi label yang wajib tertera sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kronologi Penegakan Hukum
Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pemeriksaan, termasuk meminta keterangan ahli dari Dinas Perdagangan Kalsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 9 Januari 2025, penyidik menggelar perkara dan menetapkan pemilik toko, Firly Norachim, sebagai tersangka.
Firly diduga melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf g dan/atau huruf i UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur kewajiban pencantuman label, termasuk tanggal kedaluwarsa, pada produk makanan yang dijual. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, pada 25 Februari 2025 tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk proses persidangan.
Penegakan Hukum yang Transparan
Menanggapi tudingan kriminalisasi terhadap UMKM, AKBP Amien Rovi menegaskan bahwa kepolisian telah bertindak sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan dinas terkait serta jaksa penuntut umum (JPU).
“Kami tidak ada menutup-nutupi perkara. Semua proses dilakukan secara transparan dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” ujar Amien.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, pencantuman tanggal kedaluwarsa sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat.
“Setelah melewati tanggal kedaluwarsa, kualitas, keamanan, dan efektivitas produk bisa menurun, bahkan berisiko membahayakan kesehatan konsumen,” tambahnya.
Sebelumnya, Disperindag Banjarbaru telah melakukan pembinaan terhadap Toko Mama Khas Banjar. Pada 30 Januari 2024, dinas tersebut melayangkan surat yang meminta pemilik toko berkonsultasi ke Rumah Kemasan Kota Banjarbaru dan Bidang Metrologi terkait kemasan produk. Namun, hasil pengawasan pada 23 Januari 2024 menunjukkan bahwa produk yang diawasi tidak memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 1981 tentang Metrologi Legal.
Amien juga meluruskan informasi yang beredar mengenai penyitaan barang. “Kami tidak menyita ikan kering, ini harus diperjelas,” katanya, menepis kabar yang beredar di media sosial.
Kasus ini sempat ramai diperbincangkan warganet setelah akun Instagram @mamakhasbanjar membagikan unggahan pada 26 Februari 2025. Beberapa netizen menilai tindakan kepolisian berlebihan, sementara yang lain menganggap ini bentuk kriminalisasi terhadap UMKM.
Polda Kalsel memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak bertujuan menghambat UMKM, melainkan untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman bagi konsumen. Selain penegakan hukum, pemerintah dan kepolisian juga terus mendorong edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar mematuhi regulasi yang berlaku.(FA)