PUBLIKAINDONESIA.COM, MARTAPURA – Masa purnabakti bukanlah akhir dari pengabdian. Bertambahnya usia dan memutihnya rambut tidak seharusnya memudarkan semangat untuk terus berkarya, berkontribusi, serta membangun kebersamaan.
Semangat tersebut terus dijaga melalui keberadaan Koperasi Wredatama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Banjar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakhmat Dhany saat melantik dan mengukuhkan Pengurus dan Pengawas Koperasi Wredatama PWRI Kabupaten Banjar masa bakti 2026–2028, di Aula Berlian Wisma Sultan Sulaiman Martapura, Kamis (3/9/2026).
Rakhmat Dhany menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran yang baru dikukuhkan. Menurutnya, amanah tersebut bukan sekadar jabatan, tetapi bentuk kepercayaan untuk mengelola koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya para pensiunan dan purnabakti yang telah memberikan dedikasi bagi bangsa dan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan para purnabakti. Pengalaman panjang yang dimiliki anggota PWRI dinilai menjadi modal berharga dalam memberikan masukan serta pemikiran bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap hubungan dan sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PWRI dapat terus terpelihara dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Banjar H Gusti Syahrin berharap jajaran Koperasi Wredatama periode 2026–2028 dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan seluruh anggota. Ia mengingatkan agar pengelolaan keuangan, simpanan dan pinjaman dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan yang berlaku.
Syahrin juga menekankan pentingnya profesionalisme yang diiringi keikhlasan, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama anggota, terutama para pensiunan dan purnabakti. Menurutnya, pengawasan terhadap unit usaha simpan pinjam menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan finansial dan keberlanjutan koperasi.
“Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang baik, mulai dari penerapan kriteria pemberian pinjaman yang jelas dan objektif hingga penyusunan mekanisme penanganan tunggakan yang akuntabel, humanis dan tegas,” pungkasnya.