PUBLIKAINDONESIA, BANJARMASIN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalimantan Selatan. Acara yang dipimpin oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, ini bertujuan untuk membahas strategi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya penguatan efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. “Kami terus menyusun dan menyesuaikan SK TP2DD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten agar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujarnya. Penyusunan Roadmap TP2DD 2025-2029 juga menjadi prioritas guna memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.
Prestasi membanggakan turut diraih Kalsel dalam Championship TP2DD 2024, dengan penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi serta Rookie of The Year. Kota Banjarmasin juga mencatat pencapaian sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota. Sementara dalam pengendalian inflasi, TPID Kalsel berhasil menjaga tingkat inflasi 2024 di angka 1,95% (yoy), lebih baik dari sasaran nasional. Pada Februari 2025, provinsi ini bahkan mencatat deflasi 0,39% (mtm), lebih baik dibanding deflasi nasional sebesar 0,48% (mtm).
Atas pencapaian tersebut, Syarifuddin memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD. “Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan berkolaborasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Majardi, menegaskan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami terus memperluas implementasi QRIS serta memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan daerah,” jelasnya.
Dalam aspek pengendalian inflasi, Fadjar menyoroti strategi mitigasi volatilitas harga pangan, terutama beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Langkah-langkah seperti kerja sama antar daerah, operasi pasar, dan Gerakan Pangan Murah diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah harus dilakukan dengan langkah konkret. Ia menginstruksikan penyelesaian Roadmap TP2DD 2025-2029 secara komprehensif serta pemantauan kebijakan Opsen dan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk meningkatkan transparansi belanja daerah.
Sebagai penutup, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif. “Dengan strategi yang tepat, Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat daya tahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” pungkasnya.(FA)