Oleh: [Erfan Maulana] (Dosen & Pengamat Sosial)
Jika Anda berjalan-jalan di pusat perbelanjaan kota-kota besar akhir-akhir ini, lanskap sosial kita tampak tidak ada yang salah. Kedai kopi premium tetap dipenuhi pekerja dengan laptopnya, tiket konser musik internasional habis terjual dalam hitungan menit, dan jalanan protokol tetap padat oleh kendaraan roda empat keluaran terbaru. Namun, jika kita menyelami ruang-ruang digital tempat di mana masyarakat menumpahkan keluh kesah tanpa filter narasi yang muncul justru bertolak belakang. Ada kecemasan massal, keluhan tak berkesudahan tentang harga susu anak yang melambung, tarif tol yang naik, hingga biaya pendidikan yang tak lagi masuk akal.
Inilah paradoks terbesar masyarakat kita hari ini: sebuah ilusi kesejahteraan. Di permukaan mereka tampak tangguh, namun di dalam dompet, mereka sedang menahan napas demi mempertahankan gengsi gaya hidup (lifestyle maintenance). Kelas menengah Indonesia sedang berada di titik nadir, terhimpit oleh tekanan struktural ekonomi, dan yang paling mengkhawatirkan, mereka adalah kelompok yang paling rentan mengalami frustrasi sosial.
Bukan Sekadar Angka, Ini Penyusutan Nyata
Penurunan kelas menengah di Indonesia bukan lagi sekadar prediksi fiksi para ekonom, melainkan sebuah alarm sosiologis yang nyata. Laporan dari Mandiri Institute bertajuk Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut drastis menjadi 46,7 juta jiwa, atau hanya tersisa sekitar 16,6 persen dari total populasi nasional. Jika ditarik garis sejak tahun 2019, Indonesia telah kehilangan lebih dari 10 juta warga kelas menengah yang kini terlempar ke lapisan bawahnya (kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class).
Mengapa ini terjadi? Penyebab utamanya adalah pertumbuhan pendapatan yang stagnan, yang berbenturan keras dengan melambatnya pertumbuhan lapangan kerja formal. Data menunjukkan bahwa dari jutaan lapangan kerja baru yang tercipta, porsi terbesar justru lahir di sektor informal yang tidak memiliki kepastian regulasi, jaminan kesehatan, maupun stabilitas pendapatan. Akibatnya, pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah melambat signifikan, bahkan menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok ekonomi lainnya.
‘Yatim Piatu’ Regulasi dan Beban Ekspektasi
Secara sosiologis, mengapa kelompok ini begitu rentan frustrasi dibandingkan kelompok miskin? Jawabannya terletak pada posisi mereka yang terjepit dalam struktur kebijakan Negara atau yang bisa kita sebut sebagai “The Policy Orphan” (Yatim Piatu Regulasi).
Masyarakat kelompok bawah, meski hidup dalam keterbatasan, memiliki bantalan pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga subsidi sembako dari pemerintah. Di sisi lain, kelompok kelas atas memiliki bantalan kapital yang sangat tebal untuk mengamankan aset mereka dari gerusan inflasi.
Sementara itu, kelas menengah berdiri di area abu-abu. Mereka dianggap terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial, tetapi terlalu miskin untuk kebal terhadap inflasi. Mereka adalah kelompok yang paling patuh membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun menjadi kelompok yang paling minim merasakan manfaat langsung dari kebijakan proteksi negara.
Beban ini diperparah oleh tekanan psikososial di era digital. Media sosial secara agresif mendikte standar hidup ideal mulai dari pilihan sekolah anak, destinasi liburan, hingga kepemilikan gawai terbaru. Akibatnya, muncul jurang pemisah yang lebar antara apa yang harus ditampilkan demi validasi sosial dengan realitas daya beli yang terus tergerus. Ketika mereka gagal menjembatani jurang tersebut, benih-benih kecemasan berubah menjadi frustrasi.
Ketika Frustrasi Menjelma Menjadi Patologi Sosial
Frustrasi sosial yang akut dan tidak mendapat penyaluran yang tepat pada akhirnya melahirkan fenomena anomie sebuah kondisi di mana masyarakat mulai kehilangan arah dan mengabaikan norma demi bertahan hidup. Kita tidak bisa lagi memandang maraknya jeratan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal dan Judi Online (Judol) sebagai masalah “kurang literasi keuangan” semata. Ini adalah gejala keputusasaan struktural.
Riset secara gamblang menyebutkan bahwa pengguna layanan pinjaman online di Indonesia mayoritas justru berasal dari rumah tangga kelas ekonomi menengah. Lebih ngeri lagi, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring mencatat sekitar 80 persen dari jutaan pelaku judi online di tanah air berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketika jalur-jalur legal seperti kerja keras dan pendidikan formal dirasa tidak lagi mampu mengejar kecepatan inflasi biaya hidup, kelas menengah mulai berjudi dengan nasib melalui jalan pintas digital.
Dampak di ruang publik pun mulai terasa. Frustrasi yang menumpuk di dunia nyata bermanifestasi menjadi amarah kolektif di ruang siber (displacement of aggression). Masyarakat kita menjadi lebih sinis terhadap kebijakan pemerintah, mudah terprovokasi, dan ruang publik digital kita dipenuhi oleh sumbu pendek yang siap meledak hanya karena persoalan sepele.
Alarm untuk Masa Depan Bangsa
Kelas menengah adalah motor penggerak utama konsumsi domestik sekaligus jangkar stabilitas politik sebuah negara. Jika kelompok ini dibiarkan terus merosot dan terjebak dalam frustrasi massal, pertumbuhan ekonomi nasional akan melambat dan jalinan sosial kita akan kian rapuh.
Pemerintah harus sadar bahwa intervensi fiskal tidak boleh hanya berpusat pada kelompok miskin ekstrem. Kelas menengah membutuhkan insentif nyata, mulai dari keringanan pajak penghasilan, penyediaan transportasi publik yang murah dan terintegrasi untuk menekan biaya mobilitas, hingga kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan formal untuk mencegah gelombang PHK.
Kita harus ingat satu pelajaran penting dari sejarah sosiologi politik dunia: pergolakan dan ketidakstabilan sosial terbesar jarang sekali dimulai oleh kelas bawah yang pasrah dalam kemiskinannya. Sebaliknya, ia hampir selalu dipicu oleh kelas menengah yang terdidik, yang merasa bahwa kerja keras mereka selama ini dikhianati oleh sistem, dan masa depan anak-anak mereka telah dirampok oleh keadaan. Sebelum napas kelas menengah benar-benar habis, negara harus hadir untuk mengulurkan tangan.
“Pemerintah harus ingat satu pelajaran penting dari sejarah sosiologi politik dunia: pergolakan dan ketidakstabilan sosial terbesar jarang sekali dimulai oleh kelas bawah yang pasrah dalam kemiskinannya. Sebaliknya, ia hampir selalu dipicu oleh kelas menengah yang terdidik, yang merasa bahwa kerja keras mereka selama ini dikhianati oleh sistem, dan masa depan anak-anak mereka telah dirampok oleh keadaan. Sebelum napas kelas menengah benar-benar habis, negara harus hadir untuk mengulurkan tangan.”