PUBLIKAINDONESIA.COM, PARINGIN – Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan terus menjadi perhatian serius. Berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah, mulai dari sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), layanan pendidikan inklusif, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga dukungan terhadap organisasi profesi guru, menjadi topik utama dalam audiensi antara DPRD Kabupaten Balangan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kamis (9/7/2026).
Audiensi yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, itu berlangsung dalam suasana terbuka. Hadir jajaran PGRI Kabupaten Balangan, pengurus cabang khusus SMA, SMK, SLB, serta perwakilan PGRI tingkat kecamatan yang menyampaikan berbagai aspirasi dan kondisi riil dunia pendidikan di lapangan.
Pertemuan tersebut bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi menjadi ruang dialog untuk mencari solusi bersama demi meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Sanggam.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan sistem zonasi PPDB. Menurut PGRI, kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi agar mampu memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh calon peserta didik, termasuk mereka yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik.
Selain itu, PGRI juga menyoroti masih kuatnya stigma di masyarakat yang menganggap hanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kualitas terbaik. Padahal, menurut mereka, seluruh satuan pendidikan di Balangan terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran serta menerapkan pendidikan karakter sesuai standar nasional.
Menanggapi hal tersebut, Saiful Arif mengaku prihatin masih banyak lulusan berprestasi yang memilih melanjutkan pendidikan ke luar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang harus segera diatasi agar potensi generasi muda Balangan tetap berkembang di daerah sendiri.
“Kita tentu berharap anak-anak berprestasi dapat terus melanjutkan pendidikan di Balangan. Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya Program 1.000 Sarjana. Program ini harus kita dukung bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain pemerataan mutu pendidikan, pembahasan juga mengarah pada penguatan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Para guru menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat keterbatasan tenaga pendamping khusus di sejumlah sekolah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan yang maksimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
Menanggapi hal itu, Saiful menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk mendukung proses asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, menurutnya, langkah tersebut masih perlu dilengkapi dengan pemetaan kebutuhan tenaga ahli dan guru pendamping secara lebih komprehensif.
“Masih perlu dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendamping dan tenaga ahli agar layanan pendidikan inklusif benar-benar mampu menjawab kebutuhan peserta didik,” jelasnya.
Tak hanya membahas persoalan pembelajaran, PGRI juga menyampaikan sejumlah usulan terkait dukungan operasional organisasi. Di antaranya kebutuhan kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan pembinaan guru, peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait bantuan hibah bagi SMA, SMK, dan SLB, hingga dukungan anggaran untuk berbagai kegiatan pengembangan potensi siswa.
Beberapa program yang dinilai membutuhkan perhatian lebih meliputi lomba akademik, debat, cerdas cermat, hingga pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik.
Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, Saiful Arif menegaskan DPRD Kabupaten Balangan akan mengawal setiap usulan melalui koordinasi dengan instansi terkait agar dapat diwujudkan secara bertahap.
Ia mengungkapkan, pada pertemuan selanjutnya DPRD akan mengundang Dinas Pendidikan, Bagian Aset, serta Dinas Kepegawaian untuk memetakan berbagai kebutuhan pendidikan secara lebih menyeluruh, mulai dari sarana dan prasarana, dukungan operasional, hingga kebutuhan formasi tenaga pendidik.
“Beberapa poin yang menjadi perhatian kita meliputi kebutuhan sarana dan prasarana, dukungan operasional, hingga hibah kegiatan pendidikan. Pada pertemuan berikutnya kami akan mengundang Dinas Pendidikan, Bagian Aset, dan Dinas Kepegawaian agar bersama-sama memetakan kebutuhan, termasuk formasi tenaga pendidik dan jumlah peserta didik, sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemajuan dunia pendidikan tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara DPRD, PGRI, pemerintah daerah, sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan agar Balangan mampu melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
#Balangan #PendidikanBalangan #PGRIBalangan #DPRDBalangan #PPDB2026 #PendidikanIndonesia #GuruIndonesia #BalanganMaju #KalimantanSelatan #BeritaBalangan