PUBLIKAINDONESIA, MARTAPURA – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar menerima sebanyak 116 usulan dari berbagai kecamatan dan pemangku kepentingan. Atas usulan tersebut Disbudporapar melakukan usulan verifikasi dan kajian untuk menentukan menerima atau tidak usulan tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Disbudporapar Banjar H Irwan Jaya diwakili Kepala Bidang Kepemudaan Muhari saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakoor) Forum Perangkat Daerah, di Aula Disbudporapar Martapura, Jumat (21/2/2025) pagi.
“Ada sebanyak 116 usulan yang masuk ke kami, 44 dapat diterima, 17 ditolak karena tidak sesuai dengan prioritas keterkaitan dengan tugas dan fungsi dinas. Sementara 39 lainnya masih dalam tahap konfirmasi,” ujar Kepala Bidang Kepemudaan Muhari saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakoor) Forum Perangkat Daerah, di Aula Disbudporapar Martapura, Jumat (21/2/2025) pagi.
Menurutnya hal ini menunjukkan besarnya aspirasi masyarakat dalam pengembangan sektor kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Melalui forum tersebut Disbudporapar memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan semua usulan yang diterima benar-benar dapat diimplementasikan optimal guna memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab lanjut Muhari, pihaknya terus mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin mengajak seluruh perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah, juga memastikan semua program benar-benar memiliki manfaat nyata, tidak hanya sekadar memenuhi administrasi tapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ajaknya.
Selain itu ia juga mengajak perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran, sehingga pembangunan bisa lebih efektif dan efesien.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan ini. Semoga forum ini dapat menjadi wadah yang produktif untuk berdiskusi mencari solusi terbaik dalam melanjutkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan selaras dengan visi yang ada,” tutupnya.