PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Suasana halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan tampak ramai pada Jumat (13/03/2026) siang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi di tengah suasana bulan Ramadan.
Aksi tersebut langsung disambut oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, yang menemui para mahasiswa di depan kantor dewan sebelum akhirnya berdialog di Gedung Paripurna yang dikenal dengan sebutan “Rumah Banjar.”
Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi mengenai berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Ketua DPRD Kalsel hadir bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani. Sementara itu, pengamanan jalannya aksi dilakukan oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan agar kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
Setelah menyampaikan orasi di halaman kantor DPRD, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke Gedung Paripurna untuk berdialog langsung dengan pimpinan dewan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan penting. Salah satunya meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
Mereka juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap institusi kepolisian.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menyoroti persoalan perizinan nelayan di Kabupaten Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal, memberantas mafia tanah, serta menindak berbagai praktik pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supian HK menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan konstruktif.
Menurutnya, sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa juga menjadi perhatian DPRD Kalsel.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel juga menerima dan menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Supian HK menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa dari Kalimantan Selatan nantinya akan disampaikan melalui dialog dengan anggota DPR RI di Senayan.
Langkah ini diharapkan menjadi jembatan agar berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa dapat ditindaklanjuti di tingkat nasional.
#DPRDKalsel #SupianHK #DemoMahasiswa #BEMKalsel #BeritaBanjarmasin #AksiMahasiswa #KalimantanSelatan #TambangIlegal #MafiaTanah #AspirasiMahasiswa