PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menjadi sorotan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukumnya haram. Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar para pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan prinsip *sadd al-dzariah*, yakni upaya mencegah sesuatu yang dapat membuka jalan menuju perbuatan yang dilarang.
Ada tiga poin utama dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Kedua, menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, MUI turut menetapkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.
Dengan demikian, ketentuan dalam fatwa ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu pengguna, tetapi juga menyentuh rantai produksi dan perdagangan produk vape.
Tidak berhenti pada penetapan hukum, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dalam mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Di sektor industri, Kementerian Perindustrian direkomendasikan melarang izin industri vape sekaligus mengevaluasi kebijakan perizinannya. Kementerian Keuangan juga diminta meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI turut menyoroti pentingnya perlindungan anak dan remaja dari paparan rokok elektrik serta ketergantungan nikotin.
Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum penggunaan vape dan risiko penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi generasi muda dari paparan nikotin.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian vape dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Dalam ketentuan penutup, MUI menyebutkan bahwa fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuannya dapat diperbarui sebagaimana mestinya.
Fatwa ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.
Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dengan terbitnya fatwa tersebut, MUI mengajak seluruh pihak untuk menyebarluaskan ketentuan ini agar dapat diketahui dan menjadi perhatian masyarakat luas.
Sumber verifikasi: MUI – Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vape
#MUI #FatwaMUI2026 #VapeHaram #Vape #RokokElektrik #FatwaVape #BeritaNasional #BeritaJakarta #HukumIslam #BahayaVape #PUBLIKAINDONESIA #BeritaTerkini