PUBLIKAINDONESIA.COM, KOTABARU – Keterbatasan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Kotabaru, terutama desa-desa yang berada di kawasan pegunungan dan kepulauan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat koordinasi dengan PT Telkomsel untuk memperluas jangkauan sinyal sekaligus mendorong pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS).
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat antara Pemkab Kotabaru dan Telkomsel di ruang kerja Bupati Kotabaru, Kamis (17/9/2026). Pertemuan itu dihadiri Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, AP., M.AP., jajaran asisten, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Muhammad Rusli menegaskan bahwa akses telekomunikasi yang memadai menjadi kebutuhan penting, bukan hanya bagi masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga warga desa yang selama ini kesulitan mendapatkan sinyal.
Menurutnya, kondisi geografis Kotabaru yang terdiri dari kawasan pegunungan dan kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan jaringan telekomunikasi. Akibatnya, sejumlah wilayah masih mengalami blankspot atau belum mendapatkan layanan sinyal secara optimal.
Di sisi lain, kebutuhan jaringan yang kuat semakin mendesak, terutama untuk mendukung pengembangan kawasan pusat perkantoran pemerintah daerah yang tengah dipersiapkan.
“Intinya, Telkomsel harus masuk ke sini untuk penguatan sinyal. Ini penting sekali, karena pusat perkantoran nantinya akan berada di sini dan juga banyak desa-desa serta wilayah lainnya yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Jangan sampai masyarakat maupun aparatur kesulitan mendapatkan jaringan,” ujar Muhammad Rusli.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Bupati meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru segera menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan Telkomsel.
Langkah ini diperlukan agar kebutuhan pembangunan BTS dan penguatan jaringan di wilayah yang belum terjangkau dapat dipetakan secara lebih terarah.
Muhammad Rusli menegaskan, pemerintah daerah siap berkoordinasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku demi mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Apapun persyaratannya dan apapun bentuknya, kami siap mengikuti aturan. Yang penting bagaimana koordinasi antara dinas terkait dengan Telkomsel sehingga kebutuhan penguatan sinyal ini bisa diwujudkan,” katanya.
Penguatan jaringan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran komunikasi, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar aktivitas pemerintahan, serta membuka akses masyarakat terhadap layanan digital.
Sementara itu, perwakilan Telkomsel Batulicin-Kotabaru, Muhammad Fatahillah, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Salah satu poin utama adalah pemetaan potensi desa yang masih mengalami blankspot. Telkomsel membuka peluang koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah melalui Diskominfo untuk mencari solusi atas keterbatasan jaringan di wilayah tersebut.
Selain penguatan infrastruktur, Telkomsel juga menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih, termasuk melalui penyediaan voucher dan kebutuhan layanan telekomunikasi lainnya.
Perusahaan tersebut turut memperkenalkan program sekolah digital melalui platform yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.
“Yang keempat, kami juga menawarkan paket untuk ASN serta layanan yang berkaitan dengan kebutuhan penanganan karhutla,” jelas Muhammad Fatahillah.
Berbagai penawaran tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai peluang kerja sama antara Telkomsel dan pemerintah daerah, baik untuk mendukung kebutuhan komunikasi aparatur maupun pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Diskominfo Kotabaru, H. Hendra Indrayana, mengatakan Bupati menyambut baik rencana kerja sama dengan Telkomsel, terutama terkait pembangunan BTS di wilayah yang masih mengalami blankspot.
Menurutnya, peningkatan jangkauan jaringan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Bupati berharap adanya kerja sama antara Telkomsel dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, terutama pembangunan BTS di wilayah Kotabaru yang masih blankspot. Ini merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui Dinas Kominfo bersama Telkomsel,” ujar Hendra.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak terus ditingkatkan agar kebutuhan jaringan di wilayah yang belum terlayani dapat ditangani secara bertahap.
Pemerataan akses telekomunikasi dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan digital antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Dengan jaringan yang lebih memadai, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, pendidikan digital, layanan pemerintahan, serta berbagai peluang ekonomi.
Meski demikian, realisasi pembangunan BTS masih memerlukan tindak lanjut berupa pemetaan lokasi prioritas, perencanaan teknis, dan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat di wilayah blankspot, harapan utamanya sederhana: bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa harus mencari titik tertentu demi mendapatkan sinyal. Kini, tindak lanjut kerja sama antara Pemkab Kotabaru dan Telkomsel menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi di Bumi Saijaan.
#BlankspotKotabaru #BTSKotabaru #TelkomselKotabaru #PemkabKotabaru #BupatiKotabaru #MuhammadRusli #DiskominfoKotabaru #JaringanTelekomunikasi #PemerataanSinyal #InfrastrukturDigital #InternetDesa #SekolahDigital #KoperasiMerahPutih #Karhutla #Kotabaru #BumiSaijaan #BeritaKotabaru #BeritaKalsel #PublikaIndonesia