PUBLIKAINDONESIA.COM, MARTAPURA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga 6.300 hektare serta kekeringan yang melanda puluhan desa membuat Pemerintah Kabupaten Banjar bersiap meningkatkan penanganan bencana. Sebanyak 150 personel gabungan direncanakan dikerahkan untuk memperkuat upaya penanggulangan di wilayah terdampak.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.
Rapat dipimpin Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H. Yudi Andrea. Pertemuan tersebut diikuti staf ahli, para asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta camat se-Kabupaten Banjar.
Dalam arahannya, Saidi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memaparkan perkembangan terkini karhutla dan kekeringan. Para camat juga diminta menyampaikan kondisi serta langkah penanganan yang telah dilakukan di wilayah masing-masing.
“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, karhutla telah berdampak pada 197 desa di 19 kecamatan, dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.300 hektare.
Sementara itu, kekeringan melanda *72 desa di 16 kecamatan*. Kondisi ini turut meningkatkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan untuk keperluan sehari-hari.
Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, BPBD Kabupaten Banjar telah menyalurkan sebanyak 3.245.000 liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan.
Namun, kebutuhan air bersih masih menjadi tantangan. Wasis menyebut distribusi yang sebelumnya dapat dilakukan setiap empat hari sekali kini menjadi delapan hari sekali.
Perubahan interval distribusi tersebut menunjukkan perlunya penguatan strategi penyaluran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi di tengah kondisi kekeringan.
Melihat perkembangan situasi, BPBD Kabupaten Banjar mengusulkan peningkatan status penanganan bencana dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat.
Usulan tersebut merupakan hasil rapat bersama para pemangku kepentingan dan SKPD terkait. Peningkatan status diharapkan dapat mengoptimalkan pengerahan personel, peralatan, serta sumber daya untuk menangani karhutla dan kekeringan.
Wasis menjelaskan, status tanggap darurat direncanakan berlaku selama dua pekan, yakni *14–28 Oktober 2026*. Rencana operasi akan dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelasnya.
Rencana tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Banjar untuk memperkuat penanganan di tengah meluasnya dampak kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat.
Untuk mendukung operasi penanganan, sebanyak 150 personel gabungan direncanakan diterjunkan. Mereka terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.
Pengerahan personel ini diharapkan memperkuat upaya penanganan karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
Bupati Banjar H. Saidi Mansyur meminta penambahan personel diikuti koordinasi yang solid, terutama antara BPBD, para camat, dan seluruh pihak terkait di lapangan.
Ia juga meminta camat segera melakukan konsolidasi agar langkah penanganan dapat berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Dengan cakupan karhutla yang telah mencapai ribuan hektare serta kekeringan yang berdampak pada puluhan desa, efektivitas penanganan menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah. Selain upaya pemadaman, pemenuhan kebutuhan air bersih juga perlu terus diperhatikan agar masyarakat terdampak tidak semakin kesulitan.