PUBLIKA INDONESIA, BANJARMASIN – Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kota Banjarmasin membatalkan agenda dialog publik bertajuk Majelis Demokrasi yang membahas persoalan pemadaman listrik di Kalimantan Selatan. Sebagai gantinya, peserta forum menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).
Perubahan agenda dilakukan setelah perwakilan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) tidak menghadiri forum yang sebelumnya telah dijadwalkan sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat, akademisi, dan pihak PLN.
Padahal, forum tersebut telah dihadiri peserta dari berbagai elemen masyarakat. Akademisi sekaligus pengamat, Dr. Muhammad Uhaib, juga hadir sebagai narasumber untuk memberikan pandangan terkait persoalan kelistrikan di Kalimantan Selatan.
Koordinator Daerah FDM Kota Banjarmasin, Helmi Yahya, mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak PLN. Menurutnya, FDM telah berupaya membangun komunikasi sejak awal dengan menyerahkan undangan secara langsung ke Kantor PLN UID Kalselteng, bahkan dilakukan melalui aksi jalan kaki sebagai bentuk keseriusan membuka ruang dialog.
“Sejak awal kami ingin menyelesaikan persoalan ini melalui dialog. Undangan kami serahkan langsung dan saat itu pihak PLN sempat menyatakan bersedia hadir. Karena itu kami mempersiapkan forum ini agar masyarakat bisa memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai pemadaman listrik yang terjadi,” kata Helmi.
Ia menjelaskan, konsep dialog sengaja disusun dengan menghadirkan akademisi sebagai narasumber pembanding sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang objektif dari berbagai sudut pandang.
Namun, menjelang pelaksanaan kegiatan, FDM menerima surat balasan dari PLN yang menyatakan tidak dapat memenuhi undangan. Dalam surat tersebut, PLN menyebut adanya ketidaksesuaian konsep forum serta belum tercantumnya jam pelaksanaan pada surat undangan.
Helmi menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang berlangsungnya dialog. Menurutnya, apabila terdapat kekurangan administratif, hal itu dapat dikomunikasikan jauh sebelum hari pelaksanaan.
“Yang paling penting adalah masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan keresahannya, akademisi memberikan masukan, dan PLN menjelaskan kondisi sebenarnya. Sangat disayangkan kesempatan berdialog justru hilang karena alasan administratif,” ujarnya.
Usai menyepakati pembatalan dialog, peserta forum bersama Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu bergerak menuju Kantor PLN UP3 Banjarmasin untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menyoroti berbagai dampak pemadaman listrik, mulai dari terganggunya aktivitas masyarakat, menurunnya produktivitas usaha, hingga kerugian ekonomi yang dialami pelaku usaha.
FDM menegaskan masyarakat tidak hanya membutuhkan permintaan maaf atas pemadaman yang berulang, tetapi juga menginginkan keterbukaan informasi dan langkah konkret dari PLN agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami membutuhkan jawaban yang berdasarkan fakta dan data. Masyarakat berhak mengetahui apa penyebab sebenarnya dan bagaimana langkah nyata PLN agar persoalan ini tidak terus berulang,” pungkas Helmi.