PUBLIKAINDONESIA.COM, SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merealisasikan pengadaan satu unit SUV hybrid senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan tajam.
Kritik datang dari Praktisi Perlindungan Konsumen LPK Borneo Kalimantan, M. Irfan Fajrianur, yang menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan narasi kepemimpinan cerdas dan efisien yang selama ini digaungkan.
Di tengah kondisi fiskal yang disebut belum sepenuhnya ideal, pembelian kendaraan mewah itu dinilai justru memunculkan tanda tanya publik.
Dinilai Kontradiktif dengan Narasi Kepemimpinan
Irfan menyayangkan kebijakan tersebut bisa lolos di era kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Menurutnya, sebagai pemimpin dengan latar belakang akademik tinggi, gubernur semestinya mampu memilah antara kebutuhan operasional yang substansial dan sekadar fasilitas bernuansa gaya hidup birokrasi.
“Kita tentu berharap banyak pada sosok pimpinan bergelar doktor untuk membawa transformasi cara berpikir di Kaltim. Namun pengadaan mobil seharga Rp 8,5 miliar di tengah kondisi fiskal yang belum ideal ini terasa seperti langkah mundur,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai kebijakan yang kurang sensitif terhadap situasi ekonomi daerah.
Dibandingkan dengan Pilihan Presiden
Dalam pernyataannya, Irfan juga membandingkan kebijakan itu dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang kerap mempromosikan kendaraan taktis produksi dalam negeri, Pindad Maung Garuda.
Menurutnya, jika di level presiden saja cukup menggunakan produk nasional dengan harga rasional, maka pilihan SUV mewah impor justru terkesan kontras.
“Presiden sudah memberi contoh wibawa tanpa harus boros. Mengapa di daerah justru terasa perlu ‘membeli’ wibawa lewat kendaraan premium? Ini menjadi anomali kepemimpinan,” tambahnya.
Spesifikasi Disorot, Dinilai Tak Mendesak
Irfan juga menyoroti spesifikasi teknis kendaraan yang disebut berkapasitas 2996 cc dengan tenaga 434 HP. Ia menilai spesifikasi tersebut lebih identik dengan kenyamanan eksklusif ketimbang kebutuhan kerja lapangan.
“Sebagai konsumen jasa publik, rakyat Kaltim tentu berharap anggaran lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung. Ketika jalan di pelosok masih membutuhkan perhatian, pembelian kendaraan mewah menjadi sensitif secara sosial,” tegasnya.
Publik Tunggu Kebijakan Pro-Rakyat
LPK Borneo Kalimantan mengingatkan bahwa masyarakat menantikan gebrakan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, bukan sekadar penguatan fasilitas pejabat.
Menurut Irfan, gelar akademik yang disandang kepala daerah seharusnya tercermin dalam kebijakan belanja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jangan sampai kepemimpinan ini lebih diingat karena selera otomotifnya ketimbang prestasi membangun kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
#Samarinda #KalimantanTimur #PemprovKaltim #RudyMasud #AnggaranDaerah #KebijakanPublik #PrabowoSubianto #MaungGaruda #SorotanPublik #BeritaTerkini #TrendingNews