PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Masalah sampah perkotaan kini bukan lagi isu pinggiran. Pemerintah menegaskan penanganan sampah sudah masuk daftar prioritas nasional dan dipantau langsung oleh Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, dalam Roundtable Discussion bertema Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026 di Jakarta.
“Di beberapa kota besar ini sudah krisis sampah. Penanganannya harus jadi prioritas, termasuk mendorong sampah menjadi energi atau waste to energy,” ujar Yuliot.
Pemerintah memproyeksikan hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia akan mengalami overcapacity paling lambat 2028 bahkan bisa lebih cepat.
Situasi ini mendorong lahirnya langkah strategis berbasis teknologi ramah lingkungan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.
Regulasi tersebut dirancang untuk memecah kebuntuan pengelolaan sampah yang selama ini hanya berujung pada penumpukan.
Salah satu kunci agar proyek berjalan adalah kepastian mekanisme pendanaan. Pemerintah menyesuaikan skema tipping fee dan harga jual listrik agar lebih kompetitif.
“Harga jual listrik itu sudah naik, sekitar 20 sen dolar,” jelas Yuliot.
Artinya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) kini punya daya tarik lebih besar bagi investor.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk menutup selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan harga keekonomian proyek.
Subsidi ini akan dihitung cermat agar tidak membebani anggaran negara, namun tetap menjamin kelayakan bisnis.
Dalam peta jalan ESDM, proyek PLTSa akan menjadi bagian penting dari bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pemerintah menargetkan groundbreaking dimulai tahun ini. Dengan estimasi pembangunan 1,5 hingga 2 tahun setelah lahan tersedia, sebagian proyek diharapkan mulai beroperasi pada 2027.
“Dari groundbreaking biasanya 1,5–2 tahun. Diharapkan 2027 sudah ada yang mulai beroperasi,” tegas Yuliot.
Presiden Prabowo sebelumnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menekankan pentingnya pengelolaan sampah nasional yang serius dan terintegrasi.
Ia juga menggagas Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional membangun lingkungan bersih.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membangun 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini.
“Groundbreaking harus segera dilaksanakan. Kita perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi,” ujar Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Langkah ini menjadi transformasi besar : dari sampah yang selama ini jadi beban lingkungan, menjadi sumber energi terbarukan.
Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini bukan hanya menyelesaikan krisis sampah, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
Kini, tantangannya adalah sinergi antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat agar program ini benar-benar terealisasi dan memberi dampak nyata.
#PrabowoSubianto #ESDM #WasteToEnergy #PLTSa #EnergiTerbarukan #KrisisSampah #GerakanIndonesiaASRI #EBT #Dekarbonisasi #TPAOvercapacity #BeritaNasional #EnergiIndonesia