PUBLIKAINDONESIA,MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, di Aula Kantor BKDPSDM Banjar, Rabu (10/12/2025) pagi. Kegiatan diikuti 120 peserta dari perangkat daerah, lembaga vertikal, unsur CSR, Baznas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), camat serta lintas sektor lainnya.
Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, didampingi Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Fara Hayani, serta Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AP2KB, Aswadi.
Habib Idrus menyampaikan Kabupaten Banjar tetap menjadi daerah dengan persentase kemiskinan terendah di Kalimantan Selatan tahun 2025, yakni 2,74 persen. Namun secara jumlah, penduduk miskin masih cukup besar sehingga memerlukan penanganan yang lebih optimal.
“Sejumlah kendala seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan peluang kerja menjadi fokus utama yang harus kita selesaikan bersama. Dengan kolaborasi, saya yakin kita dapat menghadirkan solusi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada 2025 pemerintah pusat mulai menerapkan integrasi data kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan progres dan rencana aksi secara jelas, terukur, dan tepat sasaran melalui Sekretariat TKPK.
“Semua harus jelas, terukur dan tepat sasaran agar sinkronisasi data lintas sektor berjalan lebih baik,” tegasnya.
Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq, menambahkan bahwa isu kemiskinan membutuhkan pendekatan komprehensif, integratif dan berbasis data. Pemkab Banjar terus mendorong optimalisasi sistem informasi serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di seluruh sektor.
Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun kesepahaman mengenai kondisi aktual kemiskinan, tantangan program, serta langkah percepatan yang harus dilakukan bersama pada 2025. Nashrullah juga menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan perlindungan sosial bagi penduduk tidak produktif melalui bantuan sosial, sementara penduduk produktif diarahkan pada program pemberdayaan dan penguatan modal.
“Jika kita mampu membuka lapangan pekerjaan, insyaallah masyarakat produktif yang berada dalam garis kemiskinan bisa terentaskan,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Forum CSR yang diwakili PTAM Intan Banjar, Baznas, dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banjar atas kontribusi mereka sebagai unsur lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banjar tahun 2025.