PUBLIKAINDONESIA.COM, KUALA LUMPUR – Setelah lima hari bentrokan bersenjata yang menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari 150 ribu warga mengungsi, Thailand dan Kamboja akhirnya bertemu dalam perundingan perdamaian di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (28/7/2025). Pertemuan ini menjadi langkah diplomatik pertama sejak pecahnya konflik perbatasan pada 24 Juli lalu.
Dialog yang dimulai pukul 15.00 waktu Malaysia itu difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN 2025. Hadir dalam pertemuan penting ini adalah Plt. Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.
“Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengarkan semua usulan yang bisa membantu mengembalikan perdamaian,” kata Jirayu Houngsub, juru bicara pemerintah Thailand, dikutip dari Bangkok Post.
Langkah damai ini tidak lepas dari tekanan besar secara diplomatik dan ekonomi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam pernyataan tajamnya dari Scotlandia pada Minggu (27/7), Trump mengancam tidak akan melanjutkan kesepakatan dagang dengan Thailand maupun Kamboja selama konflik masih berlangsung.
“Saya katakan pada mereka, kami tidak akan bikin perjanjian dagang kalau kalian belum selesaikan perang ini. Saya rasa begitu saya menutup telepon, mereka langsung ingin menyelesaikannya,” ujar Trump.
Lewat platform Truth Social, Trump menambahkan bahwa AS siap kembali membahas perdagangan begitu perdamaian tercapai.
“Saat semuanya selesai dan perdamaian tercapai, saya menantikan menyelesaikan kesepakatan dagang kita!” tulisnya.
Sebagai bentuk komitmen, Washington mengirimkan tim mediasi ke Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa para pejabat AS kini sudah berada di lokasi dan terus menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak.
“Kami ingin konflik ini segera berakhir. Baik Presiden Trump dan saya tetap terlibat langsung dengan masing-masing pemimpin,” kata Rubio.
Selain AS, China juga dilaporkan akan turut serta dalam proses perundingan. Beijing adalah mitra dagang utama bagi Thailand dan Kamboja, serta dikenal sebagai salah satu pendukung kuat pemerintah Phnom Penh.
Meski telah duduk di meja perundingan, posisi kedua negara masih belum sepenuhnya sejajar. Kamboja menyatakan kesiapan menghentikan tembakan tanpa syarat, sementara Thailand hanya bersedia jika gencatan senjata diiringi dengan penarikan pasukan dan penghentian penggunaan senjata berat.
“Pemerintah Thailand tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Setiap jengkalnya,” tegas Jirayu.
Konflik di sepanjang perbatasan kedua negara yang membentang lebih dari 800 kilometer telah menelan korban jiwa sedikitnya 35 orang, termasuk 8 tentara Thailand dan 5 personel militer Kamboja. Kedua pihak saling menuduh telah menyerang wilayah sipil.
Thailand mengklaim bahwa Kamboja menggunakan artileri berat pada Senin dini hari. Sebagai balasan, militer Thailand mengerahkan jet tempur F-16 dan Gripen untuk menggempur posisi militer lawan.
Krisis kemanusiaan pun tak terelakkan. Lebih dari 150 ribu orang dilaporkan mengungsi dari wilayah konflik, menciptakan situasi darurat di daerah perbatasan.
Meski perundingan digelar di bawah naungan ASEAN, sejumlah pengamat mempertanyakan mengapa organisasi kawasan ini kalah cepat dibandingkan tekanan eksternal, terutama dari AS.
“Thailand dan Kamboja seharusnya tak perlu menunggu tekanan Trump, dan bisa mengandalkan ASEAN sejak awal,” kata Fuadi Pitsuwan, dosen hubungan internasional Universitas Thammasat, Thailand.
Pertemuan di Kuala Lumpur hari ini dinilai sebagai ujian kredibilitas ASEAN dalam merespons konflik antaranggota. Organisasi ini sebelumnya pernah dikritik karena lamban dalam menangani krisis di Myanmar.
Hasil dari pertemuan ini akan sangat menentukan arah konflik ke depan—apakah menuju gencatan senjata jangka panjang atau kembali ke medan pertempuran. Dengan keterlibatan kekuatan besar seperti AS dan China, serta harapan masyarakat regional terhadap stabilitas kawasan, seluruh mata kini tertuju pada meja perundingan di Kuala Lumpur.