PUBLIKAINDONESIA.COM, SAMARINDA – Rencana pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memantik polemik di ruang publik.
Di satu sisi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah, terlebih posisi Kaltim kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun di sisi lain, kritik keras datang dari kalangan aktivis dan pemerhati kebijakan publik.
Pendiri LPK Borneo Kalimantan, M. Irfan Fajrianur, SE, menilai alasan “urgensi” dan “menjaga marwah daerah” tidak cukup kuat jika diuji secara ilmiah dan objektif.
Menurutnya, kendaraan kategori ultra-luxury secara teknis lebih dirancang untuk kenyamanan dan estetika, bukan untuk ketangguhan medan berat.
“Kalau tujuannya meninjau jalan rusak atau wilayah ekstrem, kendaraan operasional seperti SUV standar atau double cabin jauh lebih efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan mobil mewah di medan berat justru berisiko meningkatkan biaya perawatan karena komponen sensorik yang mahal. Dalam istilah teknis, pengadaan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip fitness for purpose atau kesesuaian fungsi.
Tak hanya soal fungsi, Irfan juga menyoroti aspek efisiensi anggaran.
Dalam teori ekonomi publik, setiap belanja daerah harus menghasilkan manfaat sosial maksimal. Nilai Rp8,5 miliar disebut memiliki opportunity cost tinggi.
Dengan dana sebesar itu, menurutnya, pemerintah bisa membangun sekitar lima kilometer jalan desa atau merenovasi belasan ruang kelas sekolah.
“Belanja konsumtif aparatur seharusnya tidak mengalahkan investasi infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Alasan kebutuhan menyambut tamu negara juga dipertanyakan.
Irfan menilai, penyambutan kepala negara atau menteri merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui APBN, bukan menjadi beban APBD.
“Membebankan kebutuhan tersebut ke anggaran daerah berpotensi menimbulkan kerancuan yurisdiksi,” katanya.
Dalam pandangan Irfan, kewibawaan daerah di era pemerintahan modern tidak lagi diukur dari simbol material seperti kendaraan dinas.
“Marwah daerah ditentukan oleh kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, dan rendahnya angka kemiskinan. Bukan dari mobil pejabatnya,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan, kemewahan di tengah disparitas sosial berisiko memunculkan persepsi tata kelola pemerintahan yang tidak sensitif terhadap prioritas rakyat.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan hingga saat ini dirinya masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas.
“Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuk kami. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya kepada awak media, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan dinas baru nantinya akan menunjang aktivitas kepala daerah, terutama dalam menyambut tamu nasional hingga internasional, mengingat posisi strategis Kaltim sebagai penyangga IKN.
“Kalimantan Timur adalah miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya. Kita jaga marwah Kaltim,” katanya.
Menurut Rudy, kendaraan tersebut saat ini masih berada di Jakarta dan telah diuji coba, serta nantinya akan digunakan disana untuk mendukung operasional.
Polemik ini memperlihatkan dua sudut pandang yang sama-sama kuat: kebutuhan representatif kepala daerah di wilayah strategis nasional, versus prinsip efisiensi dan prioritas belanja publik.
Tanpa kajian teknis dan transparansi yang memadai, perdebatan soal mobil dinas Rp8,5 miliar ini diprediksi masih akan terus bergulir di ruang publik Kalimantan Timur.
#Kaltim #RudyMasud #MobilDinas #APBD #IKN #IbuKotaNusantara #KebijakanPublik #GoodGovernance #TransparansiAnggaran #BeritaKaltim #ViralNews