PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru di ruang tamu utama Wali Kota, Gedung Pemkot Banjarbaru, Kamis (10/7/2025). Pertemuan ini membahas strategi pendataan kemiskinan dan penguatan basis data statistik untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Banjarbaru berencana menyusun database kemiskinan berjenjang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, hingga Kecamatan. Langkah ini diyakini akan mendukung efektivitas pemetaan sosial, penyaluran bantuan, serta intervensi pemerintah agar lebih akurat.
“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan BPS Banjarbaru. Data statistik yang kuat sangat penting sebagai landasan dalam merancang kebijakan publik yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Lisa Halaby.
Data Statistik Jadi Fondasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Kepala BPS Banjarbaru, Agus Muslim, menyerahkan secara simbolis Boklet Statistik Kota Banjarbaru kepada Wali Kota sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas data di Banjarbaru.
Agus menyampaikan bahwa saat ini BPS tengah melakukan pengumpulan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Hasil analisis data tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah kota untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait program penanggulangan kemiskinan.
“Kami siap mendukung Pemkot Banjarbaru dalam penyediaan data statistik yang valid dan terintegrasi. Ini penting agar setiap langkah pembangunan berbasis pada data yang nyata di lapangan,” jelas Agus.
Ekonomi Banjarbaru Tumbuh Positif
Dalam audiensi tersebut, Agus Muslim juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi Kota Banjarbaru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan ekonomi Banjarbaru tahun 2024 yang mencapai 6,71%, mencerminkan kinerja positif sektor-sektor produktif di kota tersebut.
BPS juga melaporkan berbagai kegiatan statistik yang telah dan akan dilakukan, termasuk menyampaikan permohonan dukungan kepada Pemkot Banjarbaru untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mendatang.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan Banjarbaru akan memiliki sistem perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih solid, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
