PUBLIKAINDONESIA.COM, PELAIHARI – Balairung Tuntung Pandang, Kamis (29/1/2026), menjadi saksi dimulainya satu tahapan penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sebuah ruang dialog untuk menyatukan visi pemerintah dan aspirasi masyarakat.
Forum ini tak hanya agenda tahunan. Di sinilah arah pembangunan Tala mulai digambar ulang lebih efisien, lebih tepat sasaran, dan diharapkan memberi dampak nyata bagi warga.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, Wakil Bupati Muhammad Zazuli, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.
Dalam arahannya, Rahmat Trianto menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan menuntut keberanian dalam mengelola anggaran secara realistis. Ia menyebut, belanja daerah harus difokuskan pada sektor prioritas dan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Mengelola keuangan daerah itu seperti mengatur kebutuhan keluarga. Ada keinginan, ada kebutuhan. Tantangan itu justru menjadi ‘cinta’ agar pembangunan tetap berjalan. Artinya, harus ada yang kita pangkas dan kita harus berbesar hati,” ujar Rahmat.
Bupati menekankan pentingnya mengalihkan anggaran dari belanja nonprioritas seperti kegiatan ‘seremonial berlebihan’, bimbingan teknis (bimtek) yang kurang relevan, serta perjalanan dinas yang tidak mendesak ke sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Langkah efisiensi ini, kata Rahmat, bukan semata penghematan, melainkan strategi agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga. Ia juga mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
“Perjalanan-perjalanan yang tidak penting kita pangkas, bimtek-bimtek yang kira-kira tidak perlu kita kurangi. Kita harus mengutamakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini menjadi bagian dari tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tanah Laut 2025–2029, sehingga perumusannya dinilai krusial dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tanah Laut memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan daerah.
Perumusan kebijakan tersebut turut ditopang oleh pemetaan data makro dari Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi pendapatan daerah, serta tantangan tata kelola keuangan yang disampaikan oleh Bapenda dan BPKAD.
Seluruh data tersebut menjadi fondasi agar perencanaan pembangunan tidak hanya ambisius, tetapi juga terukur dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemkab Tanah Laut berharap partisipasi publik dapat memperkaya substansi RKPD 2027, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.
#RKPD2027 #TanahLaut #PemkabTala #PembangunanDaerah #EfisiensiAnggaran #Infrastruktur #SDMUnggul #Pelaihari #BeritaKalsel