PUBLIKAINDONESIA.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mulai memperkuat strategi menghadapi potensi bencana dalam lima tahun ke depan. Tak sekadar menyusun rencana di atas kertas, pemerintah daerah kini menyiapkan langkah penanggulangan yang lebih terukur, dengan pemetaan risiko hingga ke tingkat desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027–2031 yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), Kamis (12/11/2026).
Dokumen RPB ini diproyeksikan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan saat bencana terjadi, hingga upaya pemulihan pascabencana.
Dengan adanya perencanaan yang lebih matang, penanggulangan bencana diharapkan tidak lagi hanya berfokus pada respons ketika musibah terjadi, tetapi juga memperkuat langkah antisipasi sejak dini.
Evaluasi Strategi Lama, Siapkan Langkah Lebih Efektif
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu, H. Sulhadi, yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Muhammad Rizwan, menjelaskan bahwa penyusunan RPB 2027–2031 merupakan bagian dari evaluasi sekaligus penyempurnaan dokumen sebelumnya.
Menurut Rizwan, pembaruan tersebut penting untuk memastikan seluruh strategi penanggulangan bencana tetap relevan dengan kondisi daerah, perkembangan kebijakan, serta potensi ancaman yang dapat terjadi.
Ada lima fokus utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen tersebut.
Pertama, mengevaluasi kesesuaian dan keakuratan data dalam dokumen RPB sebelumnya. Kedua, memperbarui efektivitas strategi dan prosedur penanggulangan bencana.
Ketiga, menyesuaikan kebijakan serta regulasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru. Keempat, mengintegrasikan berbagai pembelajaran dari kejadian bencana yang pernah terjadi.
Sementara fokus kelima adalah meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat.
“Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.
Pemetaan Risiko Kini Lebih Detail hingga Tingkat Desa
Salah satu terobosan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RPB kali ini adalah pemanfaatan data spasial yang lebih terperinci hingga tingkat desa.
Artinya, pemetaan potensi ancaman bencana tidak lagi hanya dilakukan secara umum berdasarkan wilayah kabupaten. Setiap desa akan memiliki gambaran risiko yang lebih spesifik sesuai kondisi geografis dan karakteristik kerawanan masing-masing wilayah.
Pendekatan ini dinilai penting karena setiap desa memiliki tantangan kebencanaan yang berbeda. Dengan data yang lebih detail, pemerintah diharapkan dapat menentukan prioritas penanganan, kebutuhan mitigasi, serta langkah kesiapsiagaan secara lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dapat memperoleh perhatian dan penanganan sesuai kebutuhan.
Libatkan Banyak Pihak, Dokumen Segera Diasistensikan ke BNPB
Penyusunan dokumen RPB ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah kecamatan, hingga dunia usaha.
Narasumber dari Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Arif Rahman Nugroho, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan tersebut.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat. Sebab, upaya menghadapi bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
Setelah tahapan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) akhir, proses penyusunan dokumen akan dilanjutkan dengan asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum dokumen RPB Kabupaten Tanah Bumbu 2027–2031 dinyatakan rampung.
Melalui penyusunan dokumen ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap upaya penanggulangan bencana ke depan semakin terencana, terkoordinasi, dan mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Sebab, dalam urusan bencana, kesiapan bukan hanya soal seberapa cepat pemerintah bertindak ketika musibah datang, tetapi juga seberapa matang langkah antisipasi disiapkan sebelum bencana terjadi.
#TanahBumbu #BPBDTanahBumbu #PenanggulanganBencana #RencanaPenanggulanganBencana #RPB2027 #MitigasiBencana #KesiapsiagaanBencana #PemetaanRisikoBencana #BencanaAlam #PemkabTanahBumbu #AndiRudiLatif #BeritaTanahBumbu #BeritaKalimantanSelatan #KalimantanSelatan #PUBLIKAINDONESIACOM

