PUBLIKAINDONESIA.COM, MARTAPURA – Komitmen membangun birokrasi yang bersih dan profesional kembali membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Banjar sukses meraih Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Award 2025.
Penghargaan bergengsi bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” itu diserahkan langsung Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Banjar menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat nasional.
Habib Idrus mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif di bawah kepemimpinan Bupati Banjar, Saidi Mansyur, bersama seluruh jajaran perangkat daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Banjar menerima penghargaan dengan SAKIP naik predikat BB Tahun 2025. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Banjar juga meraih penghargaan Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya.
Predikat BB dalam SAKIP menunjukkan peningkatan signifikan dalam akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan program pembangunan.
Tak hanya di level pemerintah daerah, unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar juga meraih penghargaan atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Habib Idrus, capaian tersebut menjadi bukti bahwa budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik mulai mengakar di lingkungan Pemkab Banjar.
“Zona Integritas bukan sekadar predikat, tetapi harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi sebagai fondasi peradaban unggul.
Ia juga menekankan arah kebijakan menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
“Kita menuju layanan publik berbasis digital sebagai dasar mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” tegas Rini.
Ke depan, Pemkab Banjar menargetkan semakin banyak OPD yang meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi serta pencegahan korupsi.
Prestasi ini sekaligus memperkuat posisi Banjar sebagai daerah yang serius membangun pemerintahan berintegritas, transparan, dan adaptif menuju visi Indonesia Emas 2045.
#PemkabBanjar #SAKIP2025 #ZonaIntegritas #WBKWBBM #ReformasiBirokrasi #HabibIdrus #SaidiMansyur #DisdukcapilBanjar #KementerianPANRB #BanjarBerintegritas