PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan program yang langsung menyentuh masyarakat tetap jadi prioritas utama.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan di berbagai lini tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Bahkan, langkah-langkah sederhana mulai diterapkan, termasuk memangkas konsumsi rapat.
“Sekarang rapat cukup dengan snack saja, tidak seperti dulu. Efisiensi kita lakukan di segala lini, tapi pelayanan ke masyarakat tetap maksimal,” ujar Sirajoni.
Ia menegaskan, kebijakan penghematan bukan berarti mengurangi program prioritas. Justru, anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi warga Banjarbaru.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemko Banjarbaru menetapkan empat prioritas utama pembangunan, yakni:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing
- Peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier
- Pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan
- Penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
Tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.”
Tema ini dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi ekonomi daerah, serta berbagai tantangan strategis yang akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Dalam forum tersebut, dipaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang menunjukkan performa ekonomi daerah cukup impresif.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi kota ini didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Tak hanya itu, sejumlah indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren positif.
- Angka kemiskinan tahun 2025 tercatat 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional.
- Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,75 persen.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi se-Kalimantan Selatan.
Meski capaian cukup membanggakan, Pemko Banjarbaru tetap mencatat sejumlah pekerjaan rumah. Di antaranya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif.
Forum konsultasi publik ini dihadiri pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya untuk menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.
Dengan strategi efisiensi dan fokus pada program pro-rakyat, Banjarbaru menargetkan pembangunan yang tetap progresif, meski di tengah tantangan anggaran.