PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Literasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Audit TIK SPBE Tahun 2025, Rabu (7/8/2025) di Banjarbaru.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur terhadap pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Plt Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, yang mewakili Kepala Dinas Muhamad Muslim, menegaskan pentingnya pemahaman teknis dan regulatif terkait audit infrastruktur digital, aplikasi, serta keamanan siber.
“SPBE memegang peranan kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan memperkuat kompetensi audit TIK, kita membangun fondasi layanan publik yang lebih modern dan andal,” jelas Suci.
Ia menambahkan bahwa workshop juga menyajikan materi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang menjadi referensi utama dalam penyelenggaraan audit dan transformasi digital pemerintahan.
Menurut Suci, kegiatan ini bukan hanya bentuk sosialisasi semata, melainkan langkah konkret dalam menumbuhkan budaya keamanan siber, meningkatkan akuntabilitas teknologi informasi, serta mempersiapkan Kalsel menghadapi penilaian Indeks Pemerintahan Digital 2026.
“Kami ingin memastikan kesiapan Kalsel dalam setiap aspek dari infrastruktur, kebijakan, hingga keamanan digital,” tegasnya.
Target Jadi Provinsi Percontohan Nasional
Melalui workshop ini, Diskominfo Kalsel menargetkan penguatan kolaborasi lintas daerah dan percepatan peningkatan kualitas SPBE di 13 kabupaten/kota.
“Harapannya, Kalimantan Selatan tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menjadi provinsi unggulan dan percontohan nasional dalam transformasi digital berbasis akuntabilitas dan keamanan informasi,” pungkas Suci.
