PUBLIKAINDONESIA.COM, SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menyusun kebijakan berbasis kajian ilmiah dan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Pesan ini disampaikan saat membuka Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 yang berlangsung di Hotel Tentrem, Semarang, Jumat (9/5/2025).
Dalam pidatonya, Tito menekankan pentingnya Pemda menjadikan PTN-BH sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Ia menyebut, keberadaan kampus sebagai pusat keunggulan dan lembaga pemikir (think tank) harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Kalau kebijakan didasarkan pada intuisi saja, tanpa riset dan kajian yang kuat, maka risikonya tinggi. Kita bisa lihat contohnya jalan yang ambles karena dibangun di atas sumber mata air. Ini bisa dihindari jika ada analisis akademik sejak awal,” tegas Mendagri.
Ia menambahkan, landasan hukum bagi Pemda untuk mendukung PTN-BH sudah kuat, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Dalam forum tersebut, Tito menguraikan lima bentuk konkret dukungan Pemda terhadap PTN-BH, antara lain: pemberian hibah, penyediaan infrastruktur penunjang, beasiswa bagi masyarakat, peningkatan SDM aparatur, serta kolaborasi riset dan inovasi.
Mendagri juga memuji beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang telah aktif melibatkan akademisi dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk mengikuti langkah serupa agar setiap keputusan berbasis pada ilmu dan data.
Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kampus, Tito berencana menggelar rapat koordinasi virtual dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk MWA PTN-BH dan kementerian terkait.
Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta Ketua Forum MWA PTN-BH Mohammad Nuh, bersama perwakilan MWA dari seluruh Indonesia.