PUBLIKAINDONESIA, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menguatkan langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah.
Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual pada Senin (24/2/2025) di ruang Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini, Gubernur Kalsel, H Muhidin, diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan menjadi agenda rutin setiap pekan.
Usai Rakor, Sulkan mengungkapkan bahwa inflasi di Kalsel masih dalam kondisi terkendali dengan angka inflasi sebesar 0,65% secara year on year (YoY) dan -0,65% secara month to month (MtM).
Angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang tercatat 0,76% YoY dan -0,76% MtM.
Namun, indeks perkembangan harga (IPH) menunjukkan adanya disparitas antar kabupaten/kota.
Kabupaten Tanah Bumbu mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,36%, sementara Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan inflasi terendah, yakni -1,79%.
Beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi di Kalsel meliputi daging sapi, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta telur ayam ras.
Mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perdagangan akan menggelar pasar murah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menekan laju inflasi,” ujar Sulkan.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok,” kata Tomsi.
Ia juga menyoroti berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, seperti ketersediaan pasokan pangan, distribusi barang, serta dampak cuaca ekstrem.
Selain itu, Tomsi meminta pemerintah daerah untuk rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan.
“Langkah-langkah preventif seperti operasi pasar dan subsidi transportasi harus dilakukan jika diperlukan,” tegasnya.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dari berbagai instansi strategis, di antaranya:
✅ Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini
✅ Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Edi Priyono
✅ Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kemendag, Tommy Andana
✅ Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Suwandi
✅ Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi
✅ Tim Satgas Pangan Polri, Brigjen TNI Ito Hediarto
✅ Perwakilan Kantor Staf Presiden, Brigjen Pol Djoko Prihadi
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas harga bahan pokok di Kalimantan Selatan tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu dan inflasi tetap terkendali.