PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mengambil langkah tegas terhadap kawasan dan lahan mangkrak.
Melalui aturan baru, negara kini berwenang mengambil alih konsesi atau izin usaha yang dibiarkan telantar, termasuk di sektor pertambangan.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang diteken Presiden Prabowo pada 6 November 2025.
Dalam beleid itu ditegaskan, kawasan yang memiliki izin atau konsesi usaha namun sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan, dapat menjadi objek penertiban oleh negara.
“Kawasan yang izin/konsesi/perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi objek penertiban kawasan telantar,” demikian bunyi aturan tersebut, dikutip Selasa (3/2/2026).
Tak hanya tambang, kebijakan ini juga menyasar sektor lain seperti perkebunan, industri, pariwisata, hingga perumahan yang izinnya mandek tanpa aktivitas nyata.
Dalam aturan itu dijelaskan, suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai telantar apabila pemegang konsesi tidak memanfaatkan izin atau lahan paling cepat dua tahun sejak hak diterbitkan.
“Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung paling cepat dua tahun sejak diterbitkannya hak,” tulis PP tersebut.
Penertiban tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap, mulai dari evaluasi kawasan, peringatan, hingga penetapan kawasan telantar.
Menariknya, kawasan yang telah resmi ditetapkan sebagai telantar dapat diambil alih negara, dimasukkan sebagai Aset Bank Tanah, atau dialihkan ke pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
Adapun ketentuan teknis lebih lanjut terkait penertiban tanah telantar akan diatur dalam peraturan menteri.
Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak lagi memberi ruang bagi praktik “mengunci izin” tanpa aktivitas, sekaligus mendorong optimalisasi lahan demi kepentingan ekonomi nasional.
#PrabowoSubianto #AturanBaru #TambangMangkrak# KawasanTelantar #KonsesiTambang #BankTanah# PP48Tahun2025 #PenertibanLahan #BeritaNasional# EkonomiIndonesia #Investasi #TambangIndonesia