PUBLIKAINDONESIA.COM, BALI – Di tengah derasnya arus informasi digital dan cepatnya opini berkembang di media sosial, pengelolaan komunikasi publik kini menjadi tantangan besar bagi lembaga pemerintahan.
Tak lagi sekadar menyampaikan kegiatan seremonial, kehumasan pemerintah dituntut mampu menghadirkan informasi yang berbobot, edukatif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat di tengah banjir informasi yang beredar setiap hari.
Hal tersebut menjadi fokus dalam kegiatan sharing dan komparasi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pressroom Setwan Kalsel dengan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Jumat (21/5/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang bertukar pengalaman terkait strategi pengelolaan media, pola komunikasi publik, hingga upaya menjaga ekosistem media agar tetap sehat dan produktif di era digital.
Membuka kegiatan tersebut, Kabag Umum dan Keuangan Setwan Kalsel, Riduansyah, menegaskan bahwa keberadaan pressroom dan kerja sama media sangat membantu dalam menyebarluaskan aktivitas DPRD kepada masyarakat.
Menurutnya, publikasi yang dikelola dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah karena masyarakat bisa mengetahui kerja dan fungsi para wakil rakyat secara lebih terbuka.
“Kami sangat terbantu dengan pressroom untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan DPRD kami. Menyeimbangkan dengan kondisi daerah, sangat membantu dalam pembangunan kami di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubag Humas dan Protokol Setwan Kalsel, Ady Prasetya Radam, menyoroti pentingnya strategi kehumasan yang terukur di tengah tingginya kebutuhan publikasi kegiatan DPRD.
Ia menjelaskan, dengan jumlah 55 anggota DPRD yang memiliki beragam agenda kedewanan, masyarakat membutuhkan informasi yang utuh terkait kerja, fungsi, hingga capaian lembaga legislatif.
Karena itu, pengelolaan media tidak hanya dituntut cepat dalam publikasi, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kadek Suadnyana, menjelaskan bahwa hubungan dengan insan pers menjadi bagian penting dalam komunikasi publik Pemerintah Provinsi Bali.
Menurutnya, Gubernur Bali justru mendorong keterbukaan terhadap kritik selama disampaikan berdasarkan data dan fakta.
“Gubernur sangat merangkul wartawan. Beliau suka dikritik dengan data, bukan opini semata. Kami diarahkan untuk memberikan counter dengan data dan informasi yang valid,” jelasnya.
Kadek mengatakan, jika muncul informasi yang dinilai kurang tepat, pemerintah diarahkan melakukan klarifikasi dengan data valid, bukan menyerang media yang memberitakan.
Selain itu, Pemprov Bali juga rutin membangun komunikasi dengan wartawan melalui coffee morning hingga konferensi pers untuk menjaga hubungan yang sehat dan terbuka dengan insan pers.
Dalam pengelolaan kerja sama media, Pemprov Bali juga menerapkan sejumlah standar administratif dan kualitas media, termasuk kompetensi pimpinan redaksi hingga proses verifikasi Dewan Pers.
“Kita ingin insan pers ini bertumbuh, karena kita juga akan terbantu,” katanya.
Ia menambahkan, penjaringan media dilakukan secara bertahap dan terukur, termasuk melalui evaluasi performa berbasis data analytics.
Melalui pertemuan tersebut, Setwan Kalsel berharap bisa memperkuat sistem pengelolaan media dan komunikasi publik agar semakin profesional, terbuka, dan mampu mendorong kualitas informasi yang sehat di tengah masyarakat.
#SetwanKalsel #PemprovBali #HumasPemerintah #MediaDigital #KomunikasiPublik #DPRDKalsel #PersIndonesia #Jurnalisme #BeritaKalsel #Bali #MediaOnline #Kehumasan #InformasiPublik #EraDigital #Pressroom