PUBLIKAINDONESIA, MAGELANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu kedatangan kepala daerah dari PDI Perjuangan ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, hingga waktu registrasi berakhir pada pukul 15.00 WIB, Jumat (21/2/2025).
Pasalnya, puluhan kepala daerah dari PDIP menunda kehadiran mereka dalam agenda retreat yang diselenggarakan Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan jumlah kepala daerah yang hadir.
“Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00. Nah, sekarang ini jam 11.33, sebelum Jumatan,” ujar Bima Arya di Media Center Magelang Retreat.
Bima Arya menegaskan bahwa setelah batas waktu registrasi berakhir, Kemendagri akan memberikan pernyataan resmi terkait sikap pemerintah terhadap para kepala daerah yang tidak hadir.
“Setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhannas terkait kepala daerah yang tidak hadir,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat tersebut.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya instruksi tersebut. “Betul (surat instruksi Megawati),” ujar Guntur saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat itu, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Bahkan, mereka yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Situasi ini menjadi sorotan publik, mengingat retreat di Akmil Magelang merupakan bagian dari program pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah.
Namun, dengan adanya instruksi dari Megawati, kehadiran kepala daerah PDIP dalam kegiatan ini masih menjadi tanda tanya hingga batas waktu yang ditentukan.