PUBLIKAINDONESIA.COM, MARTAPURA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencuri perhatian di tingkat nasional.
Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemprov Kalsel sukses meraih Juara I kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting untuk regional Kalimantan.
Penghargaan bergengsi tersebut diumumkan dalam kegiatan yang berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall, Selasa (5/5/2026) malam.
Capaian itu diumumkan usai sesi talkshow yang menghadirkan langsung Gubernur Kalsel, Muhidin untuk memaparkan strategi dan keberhasilan daerahnya dalam menangani stunting serta menekan angka kemiskinan.
Acara turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan.
Dalam pemaparannya, Muhidin menjelaskan keberhasilan penanganan stunting di Banua dilakukan melalui berbagai program berbasis pelayanan langsung ke masyarakat.
Mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita dilakukan secara aktif melalui kader PKK, Posyandu, dan program bidan jemput bola.
“Selain itu juga dilakukan pemberian vitamin dan imunisasi bagi calon pengantin melalui Dinas Kesehatan dan PMD,” ujar Muhidin.
Tak hanya fokus pada kesehatan, Pemprov Kalsel juga menggenjot pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program bantuan modal usaha hingga pelatihan UMKM diberikan kepada keluarga kurang mampu dengan dukungan lintas instansi, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas PUPR dan Perkim.
Hasilnya, angka kemiskinan di Kalsel disebut mengalami penurunan signifikan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya Kemendagri mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Menurut Tito, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep semi otonomi, sehingga pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah.
“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetitif yang sehat,” tegasnya.
Ia juga menyebut gubernur memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengendalikan jalannya pemerintahan di daerah.
Di kesempatan yang sama, Bupati Banjar, Saidi Mansyur menilai ajang apresiasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, penghargaan semacam ini mampu memacu daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.
“Apresiasi seperti ini diharapkan mampu memotivasi semua pihak untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” katanya.
Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan mulai menunjukkan progres nyata dalam membangun kualitas hidup masyarakat, baik dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
#Kalsel #Muhidin #Stunting #Kemiskinan #PemprovKalsel #Kemendagri #TitoKarnavian #SaidiMansyur #Banua #BeritaKalsel #Balikpapan #KalimantanSelatan #UMKM #PelayananPublik #IndonesiaMaju