PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Sinyal krisis fiskal mulai terasa. Pemerintah pusat memangkas dana transfer secara drastis untuk seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Menyikapi kondisi tersebut, para kepala daerah se-Kalsel, termasuk Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas strategi fiskal menghadapi tahun anggaran 2026, Kamis (2/10/2025), di Aula KH Idham Chalid, Banjarbaru.
FGD bertajuk “Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026” ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang mengingatkan pentingnya mengutamakan program strategis di tengah kondisi anggaran yang menyusut.
“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi bisa dilanjutkan di anggaran perubahan,” tegasnya di hadapan peserta FGD.
Tak hanya itu, Muhidin meminta para kepala daerah dan pimpinan SKPD untuk memangkas kegiatan yang dinilai kurang penting, seperti perjalanan dinas dan hibah, agar fokus anggaran bisa diarahkan ke sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemangkasan ini bukan hal kecil. Pendapatan daerah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2026, yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, kini hanya akan mencapai Rp7,24 triliun. Artinya, terjadi penurunan tajam akibat perubahan kebijakan dana transfer pusat.
Dana transfer yang diterima Provinsi Kalsel dipotong hampir separuh, dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Pemangkasan juga terjadi di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Banjar yang harus siap-siap menghadapi penurunan dari Rp2,1 triliun menjadi Rp1,6 triliun — turun 23,91%.
Berikut beberapa data penurunan signifikan dana transfer di wilayah Kalsel:
- Kabupaten Tanah Bumbu: dari Rp2,8 T ke Rp1,4 T (turun 49,72%)
- Kabupaten Tabalong: dari Rp2,3 T ke Rp1,3 T (turun 42,76%)
- Kota Banjarbaru: dari Rp966 M ke Rp616 M (turun 36,22%)
- Kabupaten Balangan: dari Rp2,1 T ke Rp1,2 T (turun 45,04%)
- Dan kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan antara 12% hingga 48%.
Muhidin menyatakan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Setiap rupiah harus memberi dampak sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi yang hadir bersama Kepala BPKPAD Banjar, Akhmad Zulyadaini, menyambut baik pelaksanaan FGD ini. Ia menyebut forum tersebut sebagai wadah penting untuk menyatukan pandangan dan menyusun langkah konkret menyambut tahun anggaran 2026 yang penuh tantangan.
“Melalui forum ini, kita bisa berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama agar pengelolaan fiskal lebih efektif, transparan dan berdampak langsung ke masyarakat,” kata Habib Idrus.
FGD ini juga dihadiri para pejabat provinsi, perwakilan instansi terkait, serta seluruh kepala daerah se-Kalsel. Fokus diskusi mengarah pada strategi pengelolaan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan di tengah dinamika kebijakan nasional yang terus berubah.
