PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, meminta para bupati, walikota, dan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel mulai “berbenah” dan mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tahun 2026 mengalami penurunan drastis.
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer 2026, Gubernur menegaskan pentingnya mengefisiensikan anggaran dengan memangkas kegiatan tidak penting seperti perjalanan dinas dan hibah.
“Kurangi kegiatan yang bukan prioritas. Kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meski dengan anggaran yang terbatas. Supaya masyarakat senang, kita bekerja juga nyaman,” ujar Gubernur H. Muhidin, Kamis (2/10/2025) di Gedung DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Banjarbaru.
💸 Dana Transfer Pusat Anjlok, Kalsel Kena Imbas Besar
Penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat diumumkan melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, yang disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. Angka-angka yang dirilis cukup mengkhawatirkan.
Sebagai contoh:
- Pemprov Kalsel: Dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun (-48,36%)
- Tanah Bumbu: Dari Rp2,8 triliun tinggal Rp1,4 triliun (-49,72%)
- Balangan: Dari Rp2,1 triliun turun ke Rp1,2 triliun (-45,04%)
- Tabalong: Dari Rp2,3 triliun ke Rp1,3 triliun (-42,76%)
- Dan daerah lainnya yang juga mengalami penurunan di atas 20%.
Secara total, pendapatan daerah 2026 yang semula diproyeksikan Rp9,42 triliun kini harus direvisi menjadi hanya Rp7,24 triliun.
🛑 Gubernur: Proyek Besar? Gunakan Skema Multi Years!
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin juga menyarankan agar kegiatan yang memerlukan anggaran besar tidak dieksekusi sekaligus, melainkan menggunakan skema multi years (tahun jamak).
Namun ia mengingatkan, seluruh program tahun jamak tersebut harus tetap mengacu pada regulasi dan perizinan yang berlaku, apakah cukup persetujuan DPRD atau perlu restu dari kementerian/lembaga tertentu.
“Ini momentum memperkuat tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan fokus pada hasil. Setiap rupiah harus berdampak langsung ke rakyat,” tegasnya.
📊 Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Fiskal
FGD ini dihadiri oleh bupati/walikota dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel serta jajaran pejabat strategis termasuk Sekda Provinsi M. Syarifuddin, Kepala Bapenda Subhan Nur Yaumil, Kepala Ditjen Pajak Kalselteng Syamsinar, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Catur Ariyanto Widodo.
Pesan utama yang digaungkan adalah: fokus ke yang penting, potong yang mubazir, dan kuatkan sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah keterbatasan.
